- Badan Gizi Nasional memperingatkan masyarakat terhadap penipuan percepatan operasional dapur Makan Bergizi Gratis di Jakarta pada Senin.
- Pelaku penipuan menggunakan dokumen palsu dan meminta sejumlah uang kepada calon mitra untuk pembukaan dapur tersebut.
- BGN mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa identitas pihak terkait dan memverifikasi informasi melalui kanal resmi lembaga.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperingatkan masyarakat agar tidak tergiur janji percepatan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus penipuan dilakukan dengan mengatasnamakan BGN dan meminta uang kepada calon mitra untuk mempercepat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas yang diklaim sebagai dokumen verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan sebagai dalih untuk meminta sejumlah uang.
"Tindakan tersebut merupakan modus penipuan yang tidak dapat dibenarkan dan masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap janji percepatan proses operasional yang disertai permintaan pembayaran oleh pihak yang tidak berwenang," kata Tysa dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
BGN meminta calon mitra memeriksa identitas pihak yang menghubungi mereka sebelum menindaklanjuti tawaran terkait pembukaan dapur MBG. Masyarakat juga diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar melalui pesan pribadi, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya.
"Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BGN. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Pastikan terlebih dahulu kebenaran identitas pihak yang menghubungi serta informasi yang disampaikan," ujar Tysa.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati turut mengingatkan masyarakat agar tidak memenuhi permintaan pembayaran yang disertai janji percepatan pembukaan SPPG tanpa melakukan verifikasi melalui kanal resmi lembaga tersebut.
Menurut dia, penggunaan nama institusi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi, terlebih dengan dokumen atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
"Pencatutan nama institusi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi, terlebih jika disertai permintaan sejumlah uang dengan menggunakan dokumen atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Kami mengimbau masyarakat agar tidak memenuhi permintaan tersebut secara terburu-buru dan segera verifikasi melalui kanal resmi BGN," ujar Hida.
BGN mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kebenaran setiap informasi sebelum mengambil tindakan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah calon mitra mengalami kerugian akibat pihak yang memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.