- Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan pemadaman karhutla kepada Indonesia yang disampaikan Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid.
- Hingga 11 Oktober 2026, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terhadap tawaran bantuan personel dan peralatan tersebut.
- Malaysia menilai persoalan kabut asap lintas batas ini memerlukan koordinasi regional antarnegara dibandingkan langkah hukum.
"Kini kami terpaksa mengimpor kabut asap dari Sumatera dan Kalimantan secara terpaksa," ujarnya.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi ketika masyarakat Malaysia harus menghirup asap yang berasal dari kebakaran di wilayah Indonesia.
Menurutnya, dampak kabut asap menjadi persoalan bersama yang membutuhkan langkah penanganan efektif.
Malaysia Pertimbangkan Aspek Hukum
Ketika ditanya mengenai kemungkinan langkah hukum terkait persoalan kabut asap, Ahmad Zahid mengatakan masalah tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung Malaysia untuk ditelaah apabila diperlukan.
Meski demikian, ia berpandangan bahwa koordinasi dan upaya pencegahan melalui kerja sama regional lebih baik dibandingkan mengedepankan jalur hukum.
"Dengan semangat ASEAN, koordinasi untuk mencegah hal itu lebih baik," katanya.