Suara.com - Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, peran tersebut turut dijalankan melalui Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang membantu menjangkau masyarakat agar dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial, termasuk pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Hingga saat ini, lebih dari 26% penduduk Kabupaten Banyumas telah mendaftar sebagai Agen Perlinsos. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, perangkat desa, ketua RT/RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga masyarakat umum.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengapresiasi partisipasi masyarakat Banyumas yang aktif mendaftar sebagai Agen Perlinsos. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui Agen Perlinsos menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam memperluas jangkauan program sosial. Dengan dukungan berbagai elemen, pemerintah daerah memiliki mitra di tingkat masyarakat untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus mendukung akses terhadap program yang tersedia.
"Bagus itu, banyak agen yang aktif. Hebat berarti agennya," ujar Gus Ipul saat menerima Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, (12/10/2026).
Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program perlindungan sosial. Selain membantu masyarakat mengakses bantuan sosial dan mengawasi penyalurannya, para agen juga berperan dalam mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat di Kecamatan Sumbang, yang berdasarkan data Kementerian Sosial menjadi wilayah dengan jumlah Agen Perlinsos terbanyak di Kabupaten Banyumas.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, tingginya partisipasi masyarakat di Kecamatan Sumbang tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk serta persoalan sosial yang masih membutuhkan perhatian.
“Populasi di Sumbang itu banyak dan termasuk keluarga miskin. Banyak yang memiliki masalah sosial,” ujar Sadewo.
Menurut Sadewo, keaktifan Agen Perlinsos di wilayah tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk melalui Sekolah Rakyat yang telah dibangun di Kabupaten Banyumas.
Dengan menjangkau masyarakat secara langsung, para agen turut membantu menjaring calon siswa yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Banyumas. Peran ini penting untuk membantu mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berpotensi memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut.
Keterlibatan masyarakat di tingkat lokal diharapkan dapat membantu pemerintah menjangkau keluarga yang membutuhkan. Sebab, informasi mengenai kondisi sosial warga di lingkungan tempat tinggal dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi menerima manfaat program perlindungan sosial.
Melalui dukungan Agen Perlinsos, upaya menjangkau calon peserta Sekolah Rakyat tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat yang berinteraksi langsung dengan warga.
Sebagai informasi, selain membahas keaktifan Agen Perlinsos, pertemuan tersebut juga menyoroti peluang perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Banyumas melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Gus Ipul mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas mengoptimalkan kuota PBI-JK yang masih tersedia, yakni lebih dari 6.000 jiwa. Ia meminta pemerintah daerah segera mengusulkan tambahan penerima agar semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
"Bulan depan ini, usulkan 6.000 tambahan," kata Gus Ipul.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 194.867 jiwa. Sementara itu, data per September 2026 menunjukkan jumlah penerima PBI-JK mencapai 784.619 jiwa, dari potensi kuota yang dapat dimaksimalkan sebanyak 790.755 jiwa.
Bupati Sadewo menyambut baik arahan tersebut. Usulan tambahan sekitar 6.000 penerima dinilai mendekati kebutuhan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah, yakni sekitar 7.000 penerima.***