-
Malaysia resmi membawa isu kabut asap Indonesia ke Pertemuan Menlu ASEAN di Filipina.
-
Regulasi baru didesak karena kabut asap belum masuk dalam skema bencana alam ASEAN.
-
Operasi pemadaman udara Indonesia lumpuh total akibat jarak pandang yang sangat buruk.
Suara.com - Malaysia bersiap memperkarakan persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Indonesia ke forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bulan depan. Langkah tegas ini diambil untuk mendesak lahirnya aturan kawasan yang jauh lebih efektif dalam menangani krisis saban tahun tersebut.
Pemerintah tetangga menilai penanganan polusi asap selama ini terbentur ketiadaan payung hukum regional yang khusus. ASEAN sampai saat ini hanya mempunyai skema penanggulangan bencana alam, sementara krisis polusi udara akibat pembakaran lahan tidak masuk dalam kategori itu.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menegaskan bahwa koridor penanganan yang ada saat ini belum mampu menyentuh akar masalah. Ia merasa krisis lingkungan ini wajib menjadi agenda utama dalam pertemuan para diplomat kawasan di Manila, Filipina.
"Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau tidak diklasifikasikan sebagai bencana alam," kata Mohamad Hasan kepada para wartawan, dikutip dari Anadolu.
Pernyataan tersebut disampaikan Mohamad Hasan usai melepas keberangkatan Raja Yordania Raja Abdullah II di Kompleks Bunga Raya, Sepang, Selangor. Ia berkomitmen membawa isu ini secara langsung tanpa diwakilkan.
"Jadi, ini akan menjadi salah satu isu yang akan saya angkat secara pribadi dalam pertemuan bersama para menlu sejawat," lanjutnya.
Sikap agresif Kuala Lumpur muncul setelah memantau operasi pemadaman api di Indonesia yang menemui jalan buntu. Mohamad Hasan mengaku telah berkontak langsung dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, untuk memantau situasi terkini di lapangan.
Dari perbincangan itu, terungkap bahwa pekatnya polusi udara melumpuhkan total armada pemadaman udara milik Jakarta. Pesawat dan helikopter water bombing tidak bisa mengudara akibat jarak pandang yang menembus batas aman penerbangan.
Ia membeberkan bahwa Indonesia akhirnya mengandalkan puluhan ribu petugas di darat untuk menjangkau titik api. Strategi darat ini menjadi satu-satunya pilihan tersisa di tengah kepungan asap pekat.
"Namun, mereka telah mengerahkan 60.000 personel untuk bekerja di jalur darat," tambahnya.
Penanganan karhutla di Indonesia memang menghadapi hambatan geografis yang sangat berat. Sebagian besar titik api membakar lahan gambut di pedalaman yang minim akses air dan sulit dijangkau pasukan darat.
Teknologi modifikasi cuaca melalui semai awan juga tidak bisa dieksekusi di wilayah terdampak. Penyemaian garam terhalang oleh minimnya pembentukan awan Cumulonimbus di langit Sumatera dan Kalimantan.
Meskipun Malaysia mengapresiasi pengerahan puluhan ribu personel darat oleh Jakarta, rasa frustrasi atas dampak polusi yang melintasi batas negara tetap tidak terhindarkan. Publik kawasan terus menjadi korban dampak kesehatan dan ekonomi akibat krisis lingkungan yang berulang.
Pemerintah Malaysia menekankan pentingnya langkah pemadaman yang jauh lebih terukur dan solutif dari pemerintah Indonesia. Desakan ini menjadi latar belakang kuat mengapa krisis udara bersih ini harus segera dibawa ke meja perundingan ASEAN.
Sebelumnya, krisis kabut asap lintas batas selalu menjadi persoalan pelik yang berulang di kawasan Asia Tenggara setiap musim kemarau. Tanpa adanya regulasi ketat yang mengikat antarnegara anggota, penyelesaian masalah ini kerap terhenti pada tataran simpati diplomasi tanpa solusi konkret.