- Badan Gizi Nasional menguji coba makan bergizi gratis prasmanan di enam puluh dua dapur wilayah Indonesia.
- Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menargetkan lima ribu dapur menerapkan metode tersebut pada akhir tahun dua ribu dua puluh enam.
- Metode prasmanan meningkatkan konsumsi makanan siswa serta mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian melalui sistem piket.
Suara.com - Pemberian makan bergizi gratis (MBG) secara prasmanan masih dalam tahap uji coba. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa baru 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia yang telah mengikuti MBG prasmanan.
Pelaksanaannya mencakup sejumlah daerah, mulai dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau. Pasca uji coba selesai, BGN menargetkan hingga 5.000 SPPG bisa menerapkan MBG prasmanan pada akhir tahun 2026.
"Kalau tidak terjadi masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun menargetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan,” ujar Kepala BGN Sudaryono usai meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, Selasa (13/10).
Metode prasmanan diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas pengalaman makan peserta didik sekaligus mendorong edukasi kebiasaan makan dan pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Piloting MBG Prasmanan itu dilakukan selama dua minggu.
Menurut Sudaryono, penerapan metode prasmanan memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya terlihat dari tingkat konsumsi makanan yang relatif tinggi, sehingga makanan yang disajikan cenderung habis dikonsumsi oleh peserta didik.
“Dari hasil MBG prasmanan itu, tingkat kehabisannya relatif tinggi. Jadi habis. Kalau masih ada sisa, siswa yang masih ingin nambah bisa nambah. Kemudian makanannya itu hangat-hangat dibawa ke kelas, jadi lebih segar, lebih hangat, lebih enak,” ucapnya.
Selain aspek penyajian makanan, MBG prasmanan juga membuka ruang bagi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pelayanan secara bergiliran atau melalui sistem piket yang dikelola sekolah.
Sudaryono menegaskan, keterlibatan siswa bukan dimaksudkan sebagai tenaga kerja pengganti petugas, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran mengenai tanggung jawab, kedisiplinan, kesabaran saat mengantre, dan kepedulian terhadap teman.
“Ini bagian dari edukasi bagaimana siswa itu ikut melayani temannya. Di banyak kegiatan makan siang di sekolah, di banyak negara, siswa secara piket ikut terlibat. Di situ ada mengantre, ada melayani, ada belajar sabar. Ini bagian dari pendidikan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan MBG prasmanan membutuhkan kesiapan dari seluruh pihak yang terlibat, terutama SPPG sebagai penyedia layanan dan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan.
“Tantangannya adalah yang harus dilatih adalah dapurnya dan yang harus dilatih adalah sekolahnya. Kami akan memulai prasmanan ini dari dapur yang bisa dan mau, serta sekolah yang mau, bisa, dan punya kerelaan untuk dibantu,” pungkasnya.