- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri masih membahas tawaran bantuan Malaysia untuk mengatasi karhutla.
- Kemenko Polkam menegaskan Indonesia tidak menolak bantuan operasional berupa pesawat, helikopter, dan personel yang ditawarkan Malaysia.
- Keputusan penerimaan bantuan masih menunggu pembahasan mendalam mengenai mekanisme pengiriman personel, peralatan, serta dukungan logistik di lapangan.
Suara.com - Pemerintah Indonesia masih membahas tawaran bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga Rabu (14/10/2026), komunikasi kedua negara masih berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, menegaskan pemerintah tidak pernah menolak mentah-mentah bantuan yang ditawarkan Malaysia.
"Statusnya masih komunikasi ini, tentunya sedang on going, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri," kata Honi saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Honi menjelaskan, pemerintah perlu membahas lebih dahulu kebutuhan operasional sebelum memutuskan penerimaan bantuan. Pembahasan itu mencakup mekanisme pengiriman personel, pengerahan peralatan, hingga dukungan logistik di lapangan.
"Harus didiskusikan di situ terkait kebutuhan operasional, bagaimana nanti deployment (pengiriman) personel dan sebagainya, kemudian nanti dukungan logistik dan seterusnya," katanya.
Menurut Honi, hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah bantuan Malaysia dapat diterima atau tidak.
Ia juga berharap penjelasan pemerintah bisa meluruskan anggapan bahwa Indonesia menolak tawaran negara tetangga itu.
"Kita akan adakan konferensi pers untuk memberikan informasi yang update kepada masyarakat supaya tidak mengembangkan prasangka-prasangka yang yang tentunya kurang baik untuk disampaikan," jelasnya.
Malaysia Tawarkan Pesawat hingga Helikopter
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bahwa negaranya menawarkan bantuan untuk memadamkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Bantuan tersebut mencakup satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel.
Ahmad Zahid menyebut tawaran itu telah disampaikan saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta dan bertemu Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada mitra mereka di Indonesia.
Namun, hingga 11 Oktober 2026, pemerintah Malaysia menyatakan belum menerima tanggapan atas tawaran tersebut. Ahmad Zahid mengatakan pihaknya tetap berprasangka baik dan menduga Indonesia mungkin merasa belum membutuhkan bantuan itu. (Antara)