- Badan Komunikasi Pemerintah mengalami empat kali pergantian kepala dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak dibentuk.
- Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyatakan pergantian cepat tersebut mencerminkan rapuhnya sistem manajemen risiko internal lembaga.
- Dampaknya, organisasi gagal berfungsi optimal karena energi pegawai habis terserap untuk konsolidasi internal ketimbang mengawal komunikasi publik.
Suara.com - Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang terjadi empat kali dalam waktu kurang dari dua tahun dinilai bisa jadi bumerang bagi pemerintah.
Kondisi itu dinilai berisiko membuat organisasi sibuk beradaptasi dengan pimpinan baru ketimbang menjalankan fungsi komunikasi pemerintah.
Sejak dibentuk, Bakom tercatat dipimpin Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga Syahganda Nainggolan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pergantian yang berlangsung dalam waktu singkat bukan sekadar persoalan rotasi jabatan.
"Suksesi yang terlalu cepat ini mencerminkan rapuhnya sistem manajemen risiko komunikasi di internal Bakom serta menyulitkan keberlanjutan program kerja yang matang dan terukur," kata Jamiluddin di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, setiap pergantian pimpinan berpotensi membawa perubahan visi dan prioritas kerja. Akibatnya, pegawai harus kembali menyesuaikan diri ketika organisasi belum sepenuhnya stabil.
Fenomena "ganti pimpinan, ganti kebijakan", menurut Jamiluddin, akan menghambat efektivitas kinerja.
Akibatnya, arah strategi komunikasi yang sedang dirancang oleh tim internal menjadi tidak konsisten, membingungkan, dan dapat kehilangan kesinambungan.
"Waktu beberapa bulan tidak akan cukup bagi staf internal Bakom untuk beradaptasi dengan sistem birokrasi baru sebelum akhirnya harus disesuaikan kembali akibat adanya pergantian kepemimpinan," imbuhnya.
Tak hanya soal arah kebijakan, Jamiluddin juga menyoroti dampaknya terhadap pegawai.
Ketidakpastian mengenai kepemimpinan dan kelanjutan program kerja dinilai dapat memengaruhi kondisi kerja hingga produktivitas mereka.
Persoalan lainnya adalah risiko terputusnya informasi dan pengetahuan yang sudah dimiliki tim internal.
Pergantian pimpinan membuat pejabat baru harus kembali mempelajari persoalan yang sedang ditangani, termasuk isu publik yang membutuhkan respons cepat.
Jamiluddin juga melihat adanya peluang konflik internal akibat ketidakjelasan peran dan perebutan pengaruh selama masa transisi kepemimpinan.
Jika situasi tersebut tidak dikelola dengan baik, energi organisasi justru terserap untuk menyelesaikan persoalan internal.
Ia menilai kondisi itu dapat berujung pada tidak optimalnya fungsi Bakom dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat.
"Jadi, dampak internal ini dapat bermuara pada tidak efektifnya fungsi Bakom sebagai lembaga penyambung lidah negara, karena energi organisasi habis digunakan untuk urusan konsolidasi internal ketimbang mengawal komunikasi publik eksternal," pungkasnya.