- Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga meminta Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom menjadi pendengar aktif aspirasi masyarakat.
- Bakom wajib menyampaikan kebijakan dengan data valid, bersikap objektif, serta terbuka terhadap kritik publik tanpa bersikap defensif.
- Lembaga tersebut harus memperkuat koordinasi antarlembaga dan memodernisasi infrastruktur digital agar mampu menangani krisis informasi secara cepat.
Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tidak hanya menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan kebijakan. Bakom juga perlu membuka ruang bagi kritik dan aspirasi masyarakat agar komunikasi pemerintah berjalan dua arah.
Jamiluddin mengatakan, Bakom perlu berperan sebagai pendengar aktif yang menampung keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada kementerian atau lembaga terkait, bahkan langsung kepada Presiden jika diperlukan.
"Peran Bakom harus digeser dari yang awalnya sekadar sebagai corong informasi (satu arah) menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pendengar aktif," kata Jamiluddin di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, Bakom perlu menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi yang mudah diakses. Lembaga tersebut juga harus aktif mencari masukan masyarakat, bukan sekadar menunggu tanggapan publik terhadap pernyataan pemerintah.
Aspirasi yang telah dihimpun dan diseleksi selanjutnya perlu diteruskan secara responsif kepada kementerian atau lembaga terkait. Jika diperlukan, masukan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Presiden.
Jamiluddin juga meminta pemerintah menyampaikan kebijakan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, sekaligus menjelaskan alasan di balik setiap keputusan.
Ia mengingatkan agar komunikasi publik tidak defensif saat menghadapi kritik.
"Setiap klarifikasi atau diseminasi program prioritas negara wajib bersandar pada fakta yang solid dan validasi data yang matang bersama kementerian teknis. Komunikasi publik harus disampaikan secara objektif, jujur, dan tidak antikritik (defensif) demi menumbuhkan kepercayaan publik (public trust)," tuturnya.
Selain itu, Jamiluddin menyoroti ego sektoral antarkementerian dan lembaga yang berpotensi membuat pesan pemerintah tidak selaras.
Karena itu, Bakom menurutnya perlu memperkuat koordinasi dengan humas kementerian dan lembaga, menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat dan daerah, serta membangun hubungan dengan media massa.
Ia turut mendorong modernisasi infrastruktur media Bakom dan penguatan kemampuan menangani krisis informasi di ruang digital. Langkah tersebut diperlukan agar informasi keliru dapat segera direspons sebelum meluas di masyarakat.
"Semua itu dapat dilakukan bila Bakom memodernisasi infrastruktur medianya dengan memanfaatkan platform digital baru secara kreatif. Bakom perlu memiliki fungsi mitigasi krisis digital yang responsif guna meredam informasi keliru sebelum berkembang menjadi kontraproduktif di ruang publik," pungkasnya.