- Guru Besar UMY Ridho Al-Hamdi menyatakan wacana pemakzulan Wapres Gibran mengalami jalan buntu di parlemen pada Kamis (15/10/2026).
- Istana dan fraksi partai politik di DPR memilih bersikap aman karena khawatir memicu ketidakstabilan kekuasaan.
- Kurangnya tekanan terpadu dari akar rumput, akademisi, dan mahasiswa membuat elite politik cenderung menunda pembahasan tersebut.
Suara.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mengalami jalan buntu (deadlock) di tingkat parlemen maupun pusat pemerintahan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi menuturkan bahwa kebuntuan tersebut terjadi lantaran para pemegang kekuasaan masih menghitung risiko politik serta dampak stabilitas kekuasaan yang berpotensi memicu kegaduhan baru.
"Ya semua kan lagi-lagi penguasa kita. Artinya istana gimana sikapnya terus kemudian sekarang kan bola ada di DPR ya fraksi-fraksi itu kan dari partai-partai ya wait and see nih, gimana nih yang terbaik jangan sampai dia ngomong begini blunder bisa dibully sama teman sekawan di DPR atau bagaimana," kata Ridho kepada Suara.com, Kamis (15/10/2026).
Ia menyebut kondisi fraksi-fraksi di DPR yang cenderung cari aman (wait and see) membuat proses pengawasan politik ini tidak berjalan dengan semestinya.
Menurut Ridho, sikap diam tersebut dipilih karena partai politik di parlemen khawatir langkah yang diambil justru memicu serangan balik dari kelompok kepentingan tertentu.
"Presiden tidak ingin terjadi huru-hara baik mungkin Prabowo dihajar balik sama geng Solo sementara koalisinya tidak kuat, sehingga terjadi huru-hara," ungkapnya.
Kekhawatiran akan pecahnya benturan politik internal membuat Istana dan parlemen enggan mengambil langkah radikal tanpa adanya dorongan kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, gerakan dari akar rumput, akademisi, hingga mahasiswa menjadi satu-satunya instrumen penyeimbang yang efektif saat ini.
Tanpa tekanan dari luar lingkaran kekuasaan, elite politik dinilai memiliki ruang untuk menunda pembahasan atau membiarkan wacana tersebut kehilangan momentum.
"Saya kira ini perlu bagaimana publik untuk bersikap kritis dan memang sekarang bolanya ada di DPR. Perlu menekan Senayan dan menekan Istana pastinya. Dua kelompok ini harus ditekan, dua lembaga negara ini harus ditekan biar supaya mereka itu tidak sekadar tinggal diam saja," tegasnya.
Meskipun kesadaran masyarakat di media sosial sudah sangat riuh, ia menilai gerakan massa di lapangan hingga saat ini masih belum terlihat memiliki konsolidasi yang solid untuk memaksa DPR menjalankan fungsi pengawasannya.
Di sisi lain, Ridho melihat kompromi politik sebagai salah satu persoalan yang dapat menghambat proses pemakzulan. Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah memiliki kepentingan masing-masing.
Sehingga keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik di dalam koalisi. Menurut dia, persoalan itu tueut berkaitan dengan kemungkinan perubahan peta koalisi.
Dukungan partai terhadap pemerintahan saat ini tidak otomatis menjamin mereka akan mengambil sikap yang sama ketika berhadapan dengan isu pemakzulan.
"Intinya macet di DPR dan di Istana. Tinggal mereka mau bergerak enggak? Mereka bergerak wait and see nih, gimana publik jangan sampai mereka jadi sasaran balik, kan gitu," tandasnya.