- Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
- Operasi senyap tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 oleh penyelidik KPK.
- Penindakan hukum ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan KPK yang ke-23 sepanjang tahun 2026.
Ke-14, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Hardy dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.
Kemudian, Bupati Langkat Syah Afandin terjaring OTT karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim) dan gratifikasi terkait pengisian jabatan hingga pengadaan seragam sekolah sebanyak Rp 3,5 miliar.
Ke-16, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam OTT tekait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Ke-17, OTT KPK menjaring Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam tiga kasus dugaan korupsi yaitu dugaan konflik kepentingan, suap, dan penerimaan lain atau gratifikasi.
Selanjutnya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK tahun 2026.
Ke-19, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono alias Nono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan dugaan pemerasaan dan gratifikasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed setelah terjaring OTT KPK.
Kemudian, KPK melakukan OTT perihal kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Lalu, KPK melakukan operasi senyap yang menjaring Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena.
Terbaru, KPK juga melakukan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026).