- WALHI menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan tanggung jawab lintas sektor berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020.
- Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perusahaan pemegang konsesi wajib mengawasi lahan serta mencegah terjadinya kebakaran.
- TNI, Polri, BNPB, dan kementerian terkait dilibatkan untuk memperkuat operasi pemadaman serta perlindungan masyarakat terdampak.
Perusahaan Pemegang Konsesi Tak Boleh Lepas Tangan
WALHI menilai pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi harus menjadi salah satu prioritas dalam pencegahan karhutla. Perusahaan perlu memenuhi kewajiban pengendalian kebakaran, termasuk menyiapkan peralatan pemadam dan menjalankan langkah pencegahan di wilayah yang dikelolanya.
Dalam pembagian tugas berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, kementerian yang menangani urusan kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanian memiliki tanggung jawab pengawasan sesuai sektor masing-masing. Langkah tersebut mencakup patroli, pemeriksaan kewajiban pemegang izin, serta penindakan terhadap pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga memiliki peran dalam mengidentifikasi tanah telantar sesuai kewenangannya. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi kegiatan usaha di wilayah masing-masing dan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran sesuai aturan.
Penegakan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan. Kejaksaan dan Polri memiliki tugas menangani perkara pidana terkait karhutla sesuai kewenangan masing-masing, sedangkan kementerian terkait dapat menjatuhkan sanksi administratif apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
TNI, Polri, dan BNPB Dilibatkan dalam Pemadaman
Penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan personel dan peralatan untuk mempercepat pemadaman. Dalam Inpres tersebut, TNI dan Polri mendapat tugas membantu operasi penanggulangan, termasuk pengerahan personel serta patroli di kawasan rawan kebakaran.
BNPB berperan dalam komando dan koordinasi penanggulangan bencana, dukungan pendanaan, serta penyiapan peralatan pemadaman darat dan udara. Lembaga ini juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan masyarakat untuk mendukung penanganan serta pemulihan sosial-ekonomi setelah bencana.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bertugas menyediakan informasi mengenai titik panas, sebaran asap, serta perkembangan cuaca dan musim. Informasi tersebut diperlukan untuk membantu pemerintah menentukan prioritas patroli dan operasi pemadaman.
Data geospasial dan citra satelit juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi lokasi kebakaran serta memantau perubahan tutupan lahan. Dukungan teknologi, termasuk modifikasi cuaca sesuai kebutuhan dan kondisi yang memungkinkan, menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla.
Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab atas Penanganan di Wilayahnya
Di tingkat daerah, gubernur bertindak sebagai komandan satuan tugas penanganan karhutla tingkat provinsi. Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab mengalokasikan anggaran, mengoordinasikan penanganan lintas kabupaten/kota, serta melaporkan perkembangan penanganan kepada pemerintah pusat.
Bupati dan wali kota memiliki tanggung jawab serupa di wilayah masing-masing. Selain memimpin operasi penanganan, mereka perlu memastikan kesiapan anggaran, memperkuat pencegahan, dan menindak pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.
Dampak karhutla terhadap masyarakat juga menjadi perhatian lintas sektor. Kementerian Kesehatan bertugas memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, sedangkan kementerian yang menangani urusan sosial bertanggung jawab mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami dampak bencana.