- Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan tantangan komunikasi di era AI adalah kedalaman informasi, disampaikan di Solo, Sabtu (17/10/2026).
- Ketua Umum Perhimpunan Humas Indonesia Boy Kelana mengingatkan risiko penyebaran disinformasi, manipulasi persepsi, serta berita palsu akibat algoritma digital.
- Pemanfaatan kecerdasan buatan harus diimbangi kemampuan berpikir kritis dan etika untuk menjaga akurasi serta kredibilitas data.
Suara.com - Kemudahan mengakses informasi melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI belum tentu membuat masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai, tantangan komunikasi di era AI kini bukan lagi soal akses, melainkan kualitas dan kedalaman informasi.
“Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya,” kata Nezar saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Nezar, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan, kinerja, hingga reputasi suatu organisasi. Masyarakat kini dapat mengakses informasi melalui teknologi pencarian berbasis AI tanpa harus berhubungan langsung dengan sumber informasi resmi.
Perubahan tersebut menjadi tantangan bagi praktisi hubungan masyarakat (humas) untuk memastikan informasi yang disampaikan organisasi tersedia secara akurat dan memiliki kredibilitas.
“Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence,” ujar Nezar.
Karena itu, menurut Nezar, pemanfaatan AI perlu diimbangi kemampuan pengguna dalam memahami dan mengolah informasi. Kecanggihan teknologi saja tidak cukup tanpa kapabilitas dan kebijaksanaan dalam penggunaannya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Boy Kelana mengingatkan bahwa perkembangan AI juga menghadirkan risiko penyebaran disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu.
Boy mengatakan, kecepatan penyebaran informasi melalui algoritma digital tidak selalu menjamin kebenaran maupun tanggung jawab atas dampaknya.
“Algoritma dapat membuat sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, algoritma tidak selalu dapat membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bertanggung jawab,” kata Boy.
Menurut Boy, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan. Praktisi humas juga perlu memastikan informasi yang disampaikan memenuhi standar akurasi dan etika.
Dengan semakin luasnya penggunaan AI dalam mengakses informasi, kualitas data, kemampuan memahami konteks, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.