- Parameter Politik Indonesia merilis survei daring pada 18 Oktober 2026 yang menunjukkan 67 persen publik mempercayai kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- Masyarakat menilai positif program bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis, dan pemberantasan korupsi, tetapi masih menyoroti masalah kemiskinan serta harga kebutuhan pokok.
- Survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi secara tatap muka tersebut juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 65,4 persen.
Suara.com - Survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan 67 persen publik percaya pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Meski demikian, masyarakat masih menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari kemiskinan, mahalnya harga kebutuhan pokok, hingga korupsi.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan, tingkat kepercayaan tersebut terdiri dari 0,9 persen responden yang menyatakan sangat percaya dan 66,1 persen yang menyatakan percaya.
Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya mencapai 18,8 persen dan sangat tidak percaya 5,6 persen. Adapun 8,6 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Adi mengatakan, meski mayoritas publik percaya terhadap pemerintah, ada sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan kemiskinan dan kondisi ekonomi, disusul mahalnya harga sembako, korupsi, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata.
Masyarakat juga menyoroti kondisi infrastruktur, terutama jalan yang masih banyak rusak.
“Ini adalah sejumlah top of mind dari masalah-masalah penting yang menurut responden yang kita wawancara beberapa waktu yang lalu, mulai dari soal kemiskinan, kemudian harga sembako yang dinilai mahal, korupsi, dan seterusnya dan seterusnya,” kata Adi dalam paparan hasil survei secara daring, Minggu (18/10/2026).
Menurut Adi, memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membenahi sektor-sektor yang masih dinilai bermasalah oleh masyarakat.
Di sisi lain, survei PPI juga mencatat sejumlah program pemerintah yang dinilai positif oleh publik. Program tersebut antara lain bantuan sosial (bansos), Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tentu terlepas dari pro dan kontra dan kritiknya, MBG masih menempati ranking yang ketiga yang dinilai sebagai program prioritas yang dinilai baik oleh publik.
Selain itu, masyarakat menilai positif program sekolah gratis hingga perguruan tinggi, cek kesehatan gratis, serta program di sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.
Adi juga menyebut pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur, dan pemberantasan korupsi sebagai program yang dinilai baik oleh publik.
“Ini adalah sektor dan program-program pemerintah yang dinilai paling bagus, termasuk juga adalah soal pemberian beasiswa dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan muncul kembali yaitu adalah soal bagaimana pemberantasan korupsi yang dinilai cukup memberikan harapan karena pemberantasannya cukup masif dan dinilai telah menyelamatkan begitu banyak aset-aset negara,” tutur Adi.
Selain tingkat kepercayaan, survei PPI mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 65,4 persen. Angka tersebut terdiri dari 6,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 58,6 persen yang menyatakan puas.
Sebaliknya, responden yang menyatakan tidak puas mencapai 25,7 persen dan sangat tidak puas 6,8 persen. Adapun 2,1 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
PPI juga mencatat sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah. Di antaranya, bantuan sosial yang dinilai semakin banyak, penangkapan sejumlah koruptor, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah.