- Badan Komunikasi Pemerintah RI mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
- Pemerintahan Prabowo-Gibran menyalurkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600.000 untuk menjaga daya beli 17 juta pekerja pada 2025.
- Pemerintah memperluas Program Magang Nasional dengan menargetkan 150.000 peserta guna meningkatkan kesiapan kerja pada tahun 2026.
Suara.com - Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,07 persen atau setara 22,93 juta orang, berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kondisi kesejahteraan masyarakat di tengah upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Berdasarkan data yang disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14 persen pada 2021 menjadi 8,47 persen pada 2025.
Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem juga menurun dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen. Sementara itu, rasio Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk membaik dari 0,384 menjadi 0,375.
Pemerintah terus mendorong penurunan kemiskinan melalui sejumlah kebijakan, mulai dari perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk menjaga daya beli pekerja yang memenuhi persyaratan. Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja, dengan bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan atau Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus kepada setiap penerima.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga memperluas Program Magang Nasional untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan memasuki dunia industri.
Program ini menargetkan 100.000 peserta pada 2025 dan kuota 150.000 peserta pada 2026. Evaluasi program 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta mendapat tawaran untuk melanjutkan bekerja dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang.
Selain itu, pemerintah terus menyempurnakan perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan memperkuat upaya keluarga keluar dari kemiskinan.
Pemerintah juga menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia. Pada 2025, indikator tersebut memiliki target sebesar 0,56.
Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, upaya pengentasan kemiskinan masih membutuhkan keberlanjutan program dan perbaikan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah menargetkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat semakin tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan dirasakan lebih merata oleh masyarakat.