- Capaian sektor kesehatan pemerintahan Prabowo menjangkau 106,3 juta warga.
- Terdapat perluasan layanan dan revitalisasi ratusan Rumah Sakit Daerah.
- Suntikan dana negara memperkuat capaian sektor kesehatan pemerintahan Prabowo.
Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Dalam periode tersebut, capaian sektor kesehatan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan berbagai progres untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom) merilis sejumlah pencapaian strategis selama dua tahun masa jabatan kabinet ini berjalan.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperluas akses layanan preventif demi mendeteksi berbagai risiko penyakit kritis sejak dini.
Cek Kesehatan Gratis
Menurut Bakom, pemerintah memperluas layanan preventif melalui program CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapat tindak lanjut yang sesuai.
Hingga 13 Oktober 2026, program ini telah menjangkau 106,3 juta orang, atau 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada 2026.
Layanan kesehatan di daerah 3T
Pemerintah juga menyatakan memperkuat layanan kesehatan di daerah 3T. Dari 66 rumah sakit yang dibangun di wilayah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi.
Selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD agar masyarakat di kabupaten dan kota memiliki akses terhadap layanan rumah sakit yang lebih memadai.
Jaminan Kesehatan Nasional
Pemerintah terus memperluas perlindungan kesehatan melalui JKN. Per akhir September 2026, jumlah peserta JKN mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata hampir 2 juta layanan per hari.
Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan melalui APBN 2026.
Dana tersebut dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November 2026.
Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, Presiden Prabowo meminta agar antrean layanan BPJS Kesehatan dipangkas dan peserta JKN memperoleh pelayanan yang setara dengan pasien umum.