-
Riset Greenpeace menunjukkan krisis iklim menghancurkan penghasilan dan menggerus daya beli pekerja Indonesia.
-
Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diklaim pemerintah tidak dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.
-
Rakyat menanggung sendiri beban kenaikan biaya hidup akibat dampak bencana dan krisis iklim.
Suara.com - Krisis iklim menghancurkan penghasilan dan menggerus daya beli pekerja di Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Fenomena ini memicu lonjakan biaya hidup yang membuat masyarakat semakin terhimpit.
Greenpeace Indonesia meluncurkan riset terbaru bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.” Laporan tersebut membongkar fakta bahwa ancaman iklim tidak sekadar merusak alam, melainkan langsung memukul sektor ekonomi rumah tangga.
Nelayan dan pekerja gig seperti pengemudi ojek daring menjadi kelompok paling rentan yang menanggung beban terberat. Pendapatan mereka menyusut drastis di tengah terjangan cuaca ekstrem dan bencana ekologis.
Aksi damai digelar aktivis Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk merespons situasi darurat ini. Mereka membentangkan spanduk raksasa dari Patung Selamat Datang untuk mendesak tindakan nyata dari istana.
Spanduk tersebut menuntut pemerintah segera menangani krisis iklim sekaligus menurunkan beban biaya hidup rakyat. Aksi ini menjadi bentuk protes keras atas lambatnya respons negara terhadap penderitaan warga.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia dalam siaran persnya.
Ia menyebutkan bahwa dampak terberat dirasakan oleh kelompok rentan yang pendapatannya terus tertekan. Kenaikan harga pangan dan gangguan ekonomi menjadi makanan sehari-hari warga.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny.
Kabut asap dan cuaca buruk memperparah beban rakyat kecil yang berjuang mencari nafkah. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan solusi konkret atas karut-marut ekologis ini.
“Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja,” ucap Jeanny.
Janji kampanye soal lapangan kerja dan ketahanan pangan dinilai jauh panggang dari api. Riset membuktikan realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan klaim penguasa.
“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Jeanny.
Pulau Jawa menjadi pusat sorotan dalam laporan tersebut, mencakup wilayah Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Pola konsumsi dan biaya pangan menjadi sektor yang paling parah terdampak krisis.
Sebanyak 41 persen responden merasakan tekanan terberat pada pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sektor produktivitas dan pendapatan menyusul dengan angka 39 persen.
Sisa dampak dirasakan pada akses tempat tinggal serta biaya transportasi warga. Angka-angka ini membuktikan bahwa isu iklim telah bertransformasi menjadi krisis ekonomi.