-
Riset Greenpeace menunjukkan krisis iklim menghancurkan penghasilan dan menggerus daya beli pekerja Indonesia.
-
Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diklaim pemerintah tidak dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.
-
Rakyat menanggung sendiri beban kenaikan biaya hidup akibat dampak bencana dan krisis iklim.
Pemerintah sebelumnya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi tinggi pada paruh pertama 2026. Klaim tersebut langsung mendapat bantahan keras dari aktivis lingkungan.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” kata Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia.
Eksploitasi alam yang masif demi pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya pihak tertentu. Sementara itu, rakyat kecil dipaksa menanggung seluruh kerugian akibat kerusakan lingkungan.
“Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” jelas Atha.
Masyarakat terpaksa memutar otak untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik. Berbagai strategi penghematan ketat diterapkan oleh jutaan rumah tangga.
Sebanyak 57,34 persen responden memangkas pengeluaran non-esensial demi menghemat anggaran bulanan. Mereka harus merelakan berbagai kebutuhan sekunder demi mencukupi kebutuhan pokok.
Warga juga beralih menanam bahan pangan sendiri di pekarangan rumah untuk memangkas biaya dapur. Langkah ini diambil guna menutupi defisit keuangan keluarga.
Pekerjaan sampingan turut dilakoni demi mendongkrak pemasukan di tengah inflasi yang tinggi. Kemandirian pangan skala kecil juga dikembangkan sebagian warga sebagai pelindung ekonomi.
Beban ganda harus dipikul warga ketika bencana iklim datang merusak tempat tinggal mereka. Biaya hidup melambung tinggi sementara akses kesehatan dan pendidikan terancam.
Situasi makin parah karena anggaran negara justru terserap ke program lain yang memicu inflasi pangan. Anggaran penanggulangan bencana justru dipangkas saat negeri ini dikepung musibah.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membangkakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tutup Jeanny.
Krisis iklim di Indonesia berakar dari akumulasi kerusakan lingkungan akibat kebijakan ekstraktif jangka panjang dan lemahnya mitigasi negara. Situasi ini diperparah oleh kerentanan struktural pekerja informal yang tidak memiliki jaring pengaman sosial memadai saat bencana melanda wilayah perkotaan maupun pedesaan.