- Forum Cik Ditiro mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa (20/10/2026) karena mengalami kemunduran serius.
- Organisasi tersebut menyoroti pelemahan ekonomi, korupsi kebencanaan, pemangkasan anggaran pendidikan, serta masalah keabsahan dokumen wakil presiden.
- Masduki mendesak Presiden Prabowo meminta maaf dan meminta Gibran mundur dari posisi wakil presiden.
Suara.com - Forum Cik Ditiro memberikan sederet evaluasi kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Organisasi masyarakat sipil tersebut menilai tata kelola negara dalam dua tahun terakhir mengalami kemunduran serius di berbagai sektor strategis.
Inisiator Forum Cik Di Tiro yang juga Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, menilai kondisi kepemimpinan nasional saat ini berada dalam tingkat kerentanan yang mengkhawatirkan akibat deretan krisis politik, ekonomi, dan bencana ekologis.
"Indonesia saat ini ibarat kapal besar di tengah lautan bencana nasional yang kian oleng," kata Masduki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2026).
"Prabowo Subianto agar meminta maaf secara terbuka kepada publik dan menyatakan ketidakmampuan memimpin pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tambahnya.
Kondisi ekonomi nasional dinilai terus memburuk yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta potensi reklasifikasi status pasar modal Indonesia oleh MSCI akibat persoalan transparansi akuisisi saham korporasi besar.
Masduki turut menyoroti potret kegagalan penanganan bencana alam dan kebakaran hutan di berbagai daerah yang justru diperparah oleh praktik korupsi di lembaga pengelola kebencanaan.
"Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang berlarut larut, diikuti korupsi di lembaga BNPB menunjukkan krisis etik, tata kelola dan manajemen kebencanaan nasional memasuki dua tahun rezim Prabowo-Gibran," tegasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik keras karena menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar dan memicu pemangkasan alokasi dana untuk sektor mendasar seperti pendidikan dan kedaruratan bencana.
Selain itu Masduki bilang bahwa kelalaian perlindungan hukum dan kesejahteraan turut dialami secara langsung oleh jutaan pekerja sektor informal dan masyarakat adat di kawasan pedesaan.
"Negara juga telah absen dalam perlindungan bagi pekerja informal: pekerja platform seperti pengemudi ojol dan pegawai live di olshop, guru non-ASN, buruh gendong, petani gurem, buruh tani, dan pekerja informal lainnya," ujarnya.
Legitimasi tata kelola pemerintahan semakin tergerus seiring temuan hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden serta indikasi kuat penyimpangan dalam proses pemilu.
Mengenai implikasi ketatanegaraan akibat persoalan kelengkapan administrasi pejabat tinggi negara tersebut, Forum Cik Ditiro meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti putusan MK itu.
"Ada bahaya konstitusional yang harus disadari DPR ketika seorang wakil presiden tidak memiliki ijazah yang asli, yang berarti seharusnya ia tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut," kata dia.
Eskalasi penanganan aksi penyampaian pendapat oleh aparat kepolisian serta kebijakan pembentukan ratusan satuan militer baru di ranah sipil turut disoroti sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Menanggapi rentetan persoalan tersebut, Forum Cik Ditiro menyampaikan sikap resmi yang mendesak perbaikan mendasar serta peninjauan ulang atas berbagai kebijakan strategis nasional. Termasuk untuk meminta Gibran mundur dari jabatannya.
"Gibran Rakabuming Raka agar/harus mundur dari Wakil Presiden karena ia telah mengalami krisis legitimasi administratif dan integritas personal," pungkasnya.