- Analis politik Fadhil Abdurrahim menyatakan skema prasmanan Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkatkan efisiensi dan pendidikan karakter.
- Penerapan model prasmanan pada Selasa (20/10/2026) terbukti mengurangi sisa makanan dari 14,2 persen menjadi 3,7 persen.
- Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur, sanitasi, dan keamanan pangan agar inovasi tidak membebani sekolah.
Selain itu, kegiatan makan bersama dapat menciptakan ruang interaksi yang lebih setara di antara siswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut tidak akan muncul secara otomatis. Pemerintah perlu memastikan bahwa metode penyajian yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik.
“Jangan sampai kita hanya mengubah bentuk penyajian makanan, tetapi melupakan tujuan yang lebih besar. MBG harus memberikan manfaat gizi, mendukung proses pendidikan, dan membangun kebiasaan positif bagi anak-anak,” katanya.
Di sisi lain, Fadhil menegaskan bahwa penerapan skema prasmanan harus disertai kesiapan infrastruktur dan standar operasional yang memadai.
Ketersediaan air bersih, fasilitas pencucian peralatan, kebersihan tempat makan, keamanan pangan, serta pengaturan antrean menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
Ia juga menyoroti potensi bertambahnya beban kerja guru apabila pengelolaan kegiatan makan sepenuhnya dibebankan kepada sekolah tanpa dukungan petugas dan sarana yang memadai.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun standar pelaksanaan yang jelas, menyediakan fasilitas sanitasi yang dibutuhkan, serta membagi tanggung jawab operasional secara proporsional antara penyelenggara program dan pihak sekolah.
“Negara harus memastikan bahwa inovasi kebijakan tidak justru menambah beban sekolah. Jika prasmanan ingin diterapkan lebih luas, kesiapan infrastruktur, kebersihan, keamanan pangan, dan tenaga pendukung harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal,” tegasnya.
Fadhil menambahkan, penerapan skema prasmanan juga perlu mempertimbangkan kesenjangan fasilitas antarsekolah, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan air bersih dan sanitasi.
Evaluasi dan penyesuaian model pelaksanaan diperlukan agar seluruh siswa tetap mendapatkan layanan MBG yang aman dan layak.
Evaluasi Berbasis Data Menentukan Keberhasilan MBG
Lebih lanjut, Fadhil mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap berbagai indikator pelaksanaan MBG, mulai dari biaya per porsi, tingkat sisa makanan, volume sampah kemasan, kualitas menu, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, hingga beban operasional sekolah.
Menurutnya, data yang terukur akan membantu pemerintah menentukan model penyajian yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik memberikan manfaat optimal.
Ia menilai, keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas konsumsi, dampak pendidikan, efisiensi sumber daya, dan kepuasan penerima manfaat.
“Program sebesar MBG membutuhkan evaluasi yang transparan dan berbasis bukti. Jika skema prasmanan terbukti lebih efektif di suatu wilayah, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan kesiapan sekolah dan standar keamanan pangan,” tutup Fadhil Abdurrahim.
Bagi Digdaya Indonesia, penguatan kualitas implementasi menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis pemerintah tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Inovasi penyajian, penguatan pendidikan karakter, pengurangan sampah, serta jaminan keamanan pangan perlu berjalan beriringan agar MBG semakin berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.