- Antrean panjang BBM masih terjadi di SPBU Provinsi Riau meskipun kuota wilayah tersebut telah terpenuhi.
- Dewi Juliani mendesak penelusuran distribusi, penguatan koordinasi, dan evaluasi agar penyaluran BBM tepat sasaran bagi masyarakat.
- Edy Natar Nasution mengindikasikan adanya dugaan mafia BBM akibat disparitas harga solar yang memicu kecurangan distribusi.
Suara.com - Antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau. Kondisi ini berlangsung meski kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah tersebut dinyatakan telah terpenuhi. Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah mengajukan penambahan kuota.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dewi Juliani, mendesak agar persoalan ini segera ditelusuri dan ditangani dengan langkah konkret.
Menurutnya, ketersediaan kuota seharusnya berbanding lurus dengan kelancaran penyaluran di lapangan.
"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat menghadiri rapat koordinasi mengenai distribusi dan kelangkaan BBM yang digelar di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Dalam forum tersebut, Dewi menekankan pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Dewi mempertanyakan penyebab antrean panjang yang masih terjadi di hampir setiap SPBU.
Ia menilai perlu dipastikan apakah alokasi BBM benar-benar tersalurkan secara optimal, bagaimana alur distribusinya hingga ke tingkat SPBU, serta faktor apa yang membuat masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan penambahan kuota benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat.
"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," kata dia.
Lebih lanjut, Dewi meminta Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus menindak tegas setiap indikasi pelanggaran yang didukung bukti.
Persoalan distribusi ini juga mendapat sorotan dari mantan Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution. Dalam rapat yang sama, Edy menyoroti dugaan penyimpangan distribusi dan mengindikasikan adanya peran mafia BBM di balik persoalan tersebut.
"Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite," kata Edy dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Achmad, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta perwakilan organisasi masyarakat, seperti GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BBM di Riau, mulai dari pemenuhan kuota, mekanisme distribusi, hingga pengawasan dan penanganan dugaan penyimpangan.