- Prof. Mardiasmo menyatakan bahwa pemerintah di Kementerian Kehutanan harus menerapkan anggaran lintas tahun demi kesinambungan pembangunan.
- Pengelolaan keuangan negara wajib mengutamakan integritas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik oleh pimpinan.
- Keberhasilan instansi diukur dari pencapaian hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan penyerapan anggaran.
Suara.com - Pengelolaan anggaran pemerintah perlu bergeser dari sekadar mengejar penyerapan dana menuju pencapaian hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Prof. Mardiasmo menilai kesinambungan program lintas tahun anggaran menjadi kunci agar belanja negara lebih efektif dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Mardiasmo dalam Talkshow Nasional bertema “Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan” di Kementerian Kehutanan.
Ia menyoroti pola penganggaran tahunan atau single-year budget yang berisiko membuat pelaksanaan program pembangunan terputus ketika memasuki tahun anggaran baru.
Padahal, sejumlah program membutuhkan perencanaan jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Kalau kita berbicara mengenai anggaran 2024, 2025, 2026, hingga 2027, jangan sampai pelaksanaannya terpatah-patah. Harus ada kontinuitas dan kesinambungan,” ujar Mardiasmo.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pendekatan multi-year budget atau penganggaran lintas tahun.
Pendekatan ini berbeda dari proyek tahun jamak (multi-year project) karena menekankan kesinambungan penganggaran sebagai bagian dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Dengan pola tersebut, program tidak perlu selalu dimulai dari awal setiap pergantian tahun anggaran.
Pemerintah dapat menjaga konsistensi sasaran sekaligus memastikan pelaksanaan program menghasilkan manfaat dan dampak yang terukur.
Tata Kelola Keuangan Harus Mengutamakan Integritas
Selain kesinambungan anggaran, Mardiasmo menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan negara.
Prinsip ini tidak cukup diwujudkan melalui prosedur administrasi, tetapi harus mencakup etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
“Di dalam tata kelola, kita harus melihat etika. Di dalamnya ada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Semua itu harus menjadi satu kesatuan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan maupun revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara cermat.