- Evident Institute merilis kajian komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran pada yang menyatakan dialog sukses menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan dan ojek online.
- Sebagian dunia usaha menahan rekrutmen karyawan akibat fluktuasi nilai tukar serta kendala penyaluran kredit perbankan yang memerlukan perhatian pemerintah.
- Masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dengan memanfaatkan pinjaman online dan gadai, sehingga membutuhkan evaluasi jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.
Suara.com - Pendekatan dialog dua arah dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir.
Namun, di tengah capaian sejumlah kebijakan, tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan lembaga riset independen Evident Institute dalam kajian komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada 14 Oktober 2026.
Kajian itu menyoroti keberhasilan dialog dalam pembentukan sejumlah kebijakan sekaligus merekomendasikan perluasan komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tercatat tetap tinggi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang disebut masyarakat merasakan manfaatnya.
Meski demikian, Antonius menilai keluhan warga yang menghadapi tekanan ekonomi tidak boleh diabaikan.
Media sosial menjadi salah satu saluran yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan keresahan mereka.
Menurut Evident Institute, kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Keluhan yang muncul perlu diperlakukan sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar sentimen sesaat.
Dialog Jadi Kunci dalam Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ojol
Evident Institute menyoroti dua kebijakan yang dinilai menunjukkan manfaat pendekatan dialog, yakni Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden tentang pelindungan pengemudi ojek online.
Pembahasan UU Pelindungan Ketenagakerjaan melibatkan pemerintah, DPR, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha.
Sementara itu, kebijakan perlindungan pengemudi ojek online yang meningkatkan porsi pendapatan pengemudi disebut lahir melalui dialog antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Menurut lembaga tersebut, kedua kebijakan itu menunjukkan bahwa komunikasi dua arah dapat membantu mempertemukan kepentingan berbagai pihak.