- Ketua Umum GRIB Jaya Hercules mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN pada Senin malam, 19 Oktober 2026.
- Hercules menyampaikan tiga tuntutan penting terkait pencabutan SHGB, sengketa lahan, serta dugaan penggunaan girik palsu.
- Kuasa hukum mendesak KPK menangkap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta mengusut tuntas aliran dana suap kasus OTT.
Suara.com - Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10/2026) malam.
Hercules menyampaikan sejumlah tuntutan sebelum akhirnya mengikuti audiensi. Dalam video yang beredar, Hercules juga sempat terlihat marah-marah dan berteriak saat berada di dalam gedung kantor ATR/BPN.
Kuasa Hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, mengatakan kedatangan Hercules ke kantor ATR/BPN membawa tiga tuntutan utama terkait sengketa dan mafia tanah.
"Jadi kehadiran Hercules di Kementerian ATR mengenai kasus PT Summarecon yang berhubungan dengan kasus OTT. Jadi kehadiran Hercules menyampaikan untuk segera dicabut 12 SHGB di Bogor karena prosesnya tidak sesuai dengan prosedur hukum," ujar Wilson saat dikonfirmasi awak media, Rabu (21/10/2026).
Selain itu, lanjut Wilson, Hercules juga disebut meminta kejelasan terkait sengketa lahan antara GRIB Jaya dan negara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Selama ini disebut mengatasnamakan itu tanah negara, khususnya tanah yang ada di Bongkaran Tanah Abang. Sejatinya itu kan sudah masuk dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Jakarta Pusat," ujar Wilson.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan sengketa PT Arjuna mengenai tiga SHGB di kawasan Arjuna Bowling, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Ia mengatakan sengketa tersebut bermula dari dugaan penggunaan girik palsu yang memicu perselisihan antara kedua pihak.
"Ketiga, mengenai kasus sengketa dengan PT Arjuna terkait 3 SHGB tersebut yang kami duga menggunakan girik-girik yang tidak semestinya, ya girik-girik palsu," jelasnya.
Hercules, lanjut Wilson, juga menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat kecil yang kesulitan melapor ketika terlibat sengketa dengan mafia tanah.
Wilson pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dan mendesak penahanan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
"Itu yang membuat Ketua Umum hari ini datang ke kantor Kementerian ATR dan memberikan statement bahwa Nusron harus ditangkap. Karena ya ternyata terjadi juga OTT yang merusak tatanan pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo," kata Wilson.
"Terkait isu-isu yang berkembang mengenai uang Rp800 juta yang sudah diserahkan ke KPK, kami meminta agar KPK mengusut uang tersebut," imbuhnya.