-
Dino Patti Djalal menegaskan tudingan konspirasi Singapura dan MSCI merebut aset Indonesia tidak masuk akal.
-
Stabilitas ekonomi Indonesia sangat memengaruhi kondisi finansial Singapura sehingga sabotase antarnegara diyakini mustahil terjadi.
-
Indonesia diimbau memperkuat diplomasi kawasan dan menghentikan narasi prasangka demi menjaga kepercayaan internasional.
Suara.com - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal membantah keras spekulasi keterlibatan Singapura dalam upaya memperburuk iklim investasi di tanah air. Rumor konspirasi tersebut dinilai sangat bertentangan dengan rekam jejak hubungan bilateral kedua negara yang terjalin erat.
Isu sabotase ekonomi muncul seiring usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berencana menurunkan status pasar saham nasional menjadi Standalone Market. Langkah lembaga pemeringkat global tersebut dinilai murni kalkulasi finansial dan bukan hasil manipulasi politik negara tetangga.
Hubungan diplomatik Jakarta dan Singapura selama ini justru bertumpu pada asas saling menguntungkan dan kestabilan kawasan. Menjadikan negara tetangga sebagai kambing hitam atas potensi downgrade indeks saham hanya akan memperkeruh situasi diplomasi.
"Pandangan yang belakangan beredar bahwa Singapura sedang berkonspirasi untuk menjatuhkan pasar modal Indonesia, mensabotase ekonomi Indonesia, dan melalui MSCI mencoba merebut aset-aset Indonesia dalam situasi fire sale atau jual serba murah, adalah pandangan yang tidak masuk akal dan jauh dari realitas yang sebenarnya," katanya di Instagram @dinopattidjalal, Kamis (22/10/2026).
Sejarah mencatat peran aktif pemerintah Singapura dalam membantu Indonesia melewati berbagai masa krusial. Dukungan strategis terus mengalir mulai dari krisis moneter, bencana alam, pandemi, hingga pembangunan kawasan industri vital.
Kondisi ekonomi Indonesia yang stabil menjadi benteng pertahanan utama bagi keamanan nasional Singapura secara geografis. Gejolak finansial di Jakarta dipastikan memberi dampak domino langsung terhadap perekonomian negara pulau tersebut.
Oleh karena itu, tindakan merusak perekonomian Indonesia sama saja dengan mengancam keselamatan ekonomi Singapura sendiri. Elite politik di kedua belah pihak dipastikan sangat menghindari langkah spekulatif yang merugikan.
"Karena itu, sebagai negara kecil yang secara geografis dihimpit Indonesia dan Malaysia, hukumnya tabu dan haram bagi elite politik Singapura untuk berkonspirasi mencelakai Indonesia. Sebagaimana juga tabu dan haram bagi Indonesia untuk mencelakai Singapura," ujarnya.
Sikap saling percaya harus terus dijaga agar kemitraan strategis berjalan harmonis di tengah ketidakpastian global. Menganggap Singapura sebagai ancaman merupakan langkah keliru yang dapat mengganggu iklim investasi bilateral.
Selain persoalan pasar modal, dinamika hubungan kedua negara kerap diuji oleh isu lingkungan seperti bencana kabut asap lintas batas. Situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menunjukkan kepemimpinan kawasan.
Penyelesaian masalah karhutla secara bijak dapat memperkuat posisi bargaining Indonesia sebagai pemimpin alami di Asia Tenggara. Diplomasi lingkungan yang solutif dinilai lebih efektif ketimbang melemparkan narasi saling curiga antarnegara tetangga.
"Bagaimana Indonesia bisa terus bertetangga dengan baik dalam situasi sulit, dan bagaimana Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin natural di kawasan Asia Tenggara bisa menangani krisis asap ini dengan cara yang semakin mengukuhkan kebesaran Indonesia, bukan kekerdilan," ujarnya.
Keberhasilan penanganan bencana besar di masa lalu membuktikan bahwa kolaborasi internasional dapat mengangkat martabat bangsa. Pengelolaan krisis yang transparan dan kolaboratif terbukti meningkatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia.
"Akibatnya, respek dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin tinggi," tutup Dino.
Tudingan konspirasi ini mengemuka setelah munculnya wacana evaluasi status pasar modal Indonesia oleh MSCI. Isu tersebut memicu perdebatan publik mengenai potensi penurunan arus modal asing serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan nasional.