-
Parlemen Malaysia menegur Indonesia terkait kabut asap karhutla yang merusak kesehatan dan ekonomi.
-
Kebakaran hutan membuat buruh migran Indonesia di Malaysia kehilangan pendapatan dan gagal berkirim uang.
-
Anggota DPR Malaysia menyapa Presiden Prabowo menggunakan bahasa Jawa demi menuntut pemadaman cepat.
Suara.com - Anggota Dewan Rakyat Malaysia Kalam Salan menyentil pemerintah Indonesia terkait krisis kebakaran hutan dan lahan yang memicu polusi kabut asap lintas negara. Sindiran tajam tersebut disampaikan menggunakan bahasa Jawa agar pesan penanganan karhutla langsung dipahami oleh jajaran pejabat di Jakarta.
Dampak buruk polusi udara ini tidak hanya merusak kesehatan warga lokal, tetapi juga memukul mata pencaharian ribuan pekerja migran asal Indonesia. Aktivitas perkebunan di berbagai wilayah Malaysia lumpuh total sehingga para buruh migran kehilangan pendapatan harian mereka.
Kondisi tersebut otomatis memutus aliran uang kiriman pekerja ke keluarga mereka di kampung halaman.
Kalam menegaskan bahwa persoalan asap ini telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi masyarakat bawah di kedua negara.
"Orang Indonesia yang bekerja di ladang Malaysia pun terkena dampaknya. Bila tak bekerja, mereka tak dapat gaji, tak bisa kirim duit ke keluarga ke kampung halaman," ujarnya dalam video viral di media sosial.
Politikus Malaysia ini juga merespons keras klaim Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan yang menyebut hutan Indonesia rutin menyuplai oksigen untuk Malaysia.
Pernyataan pejabat Indonesia tersebut dinilai sangat tidak sensitif di tengah penderitaan warga yang menghirup udara beracun setiap hari.
Ia mengingatkan bahwa Malaysia juga memiliki kawasan hutan mandiri yang aktif memproduksi oksigen tanpa perlu klaim sepihak.
"Janganlah masalah ini sebagai bahan lelucon dengan mengeklaim bahwa hutan Indonesia menyediakan oksigen bagi Malaysia. Apakah pepohonan di Malaysia terbuat dari plastik? Apakah pohon-pohon tersebut tidak bisa menghasilkan oksigen?" ujarnya.
Pemerintah Indonesia didesak mengambil langkah konkret yang jauh lebih cepat dalam memadamkan titik api di berbagai wilayah.
Penanganan terpadu sangat dibutuhkan agar bencana ekologis serupa tidak terus berulang setiap tahun. Kalam secara khusus mengalihkan bahasa penyampaiannya di ruang sidang resmi demi menembus perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia.
Langkah unik ini diambil karena ia menilai mayoritas pemangku kebijakan dan pejabat tinggi di Indonesia berlatar belakang suku Jawa.
"Biarlah saya dengan izin pimpinan dewan bercakap dalam bahasa Jawa. Assalamualaikum Pak Prabowo, pripun kabare? Paringi waras nggih? (Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu)," ujar Kalam.
Penyampaian unik ini menggarisbawahi desakan diplomatik yang makin kuat dari negara tetangga terkait penanganan kebakaran hutan.
Krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatra serta Kalimantan memang menjadi isu regional tahunan yang memicu ketegangan diplomatik di Asia Tenggara. Meskipun kesepakatan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas telah ditandatangani, implementasi pemadaman di lapangan kerap terkendala oleh luasnya lahan gambut yang terbakar.