-
Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran diwarnai fenomena penurunan standar hidup warga demi memangkas biaya.
-
Masyarakat kelas menengah menjual rumah, kendaraan, dan pindah sekolah untuk mempertahankan bantalan finansial.
-
Penurunan angka kemiskinan secara statistik dianggap belum mencerminkan krisis daya beli riil masyarakat.
Langkah Bima melepaskan aset properti dan kendaraan bermotor menjadi antisipasi mandiri terhadap potensi krisis keuangan di masa depan. Posisi pekerjaan di kategori kelas menengah dinilai rentan tanpa adanya simpanan darurat yang memadai.
"Untuk kelas bawah bukan, kelas atas juga bukan. Kelas nanggung ini rumahnya. Bakal susah kalau enggak segera jual. Apalagi melihat bisnis perusahaan sekarang, bisa jadi abis ini aku yang kena (PHK)," ucap Bima.
Meskipun laporan Badan Pusat Statistik mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,07 persen, para ekonom menilai statistik tersebut tidak merekam penyusutan daya beli kelas menengah. Ribuan warga di atas garis kemiskinan justru bergerak mendekati jurang kerentanan baru.
Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh belanja pemerintah belum mampu memberikan efek instan pada peningkatan upah riil masyarakat. Pola konsumsi harian masyarakat terbukti menahan penurunan dengan menekan belanja sekunder dan tersier.
Penggunaan standar garis kemiskinan acuan lama juga dinilai tak lagi akurat merefleksikan perubahan struktur pengeluaran warga modern saat ini. Akibatnya, jutaan warga yang berjuang keras mempertahankan taraf hidup tidak terakomodasi dalam jaring perlindungan sosial pemerintah.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Namun, laporan lembaga riset menunjukkan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia turun kelas dalam tujuh tahun terakhir akibat tekanan inflasi, stagnasi gaji, dan keterbatasan lapangan kerja formal. Fenomena memangkas standar hidup menjadi pilihan paling realistis bagi masyarakat di tengah lambatnya pemulihan daya beli riil.