- Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan pemerintah daerah wajib memperkuat mitigasi jangka panjang guna mengatasi krisis air tahunan di Jakarta pada Kamis (22/10/2026).
- Said Abdullah menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilanjutkan dengan pemulihan kawasan ekologis serta pelindungan sumber mata air secara menyeluruh.
- Kader PDIP di berbagai daerah telah menyalurkan ratusan ribu liter air bersih dan bantuan logistik kepada masyarakat serta petugas yang terdampak bencana.
Suara.com - Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menjadi tanda bahwa penanganan bencana tak cukup hanya mengandalkan bantuan air bersih. Pemerintah perlu memastikan desa-desa yang kerap mengalami krisis air memiliki solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan darurat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu sumur mengering atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas sebelum mengambil tindakan.
Menurut Said, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan sebenarnya sudah bisa dipetakan. Karena itu, mitigasi harus diperkuat agar masyarakat tidak menghadapi persoalan yang sama setiap tahun.
"Kami prihatin melihat saudara-saudara di berbagai daerah harus menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2026), dikutip dari ANTARA.
Ia menilai kekeringan dan karhutla tidak boleh lagi dianggap sebagai bencana musiman yang penanganannya baru dilakukan ketika dampak sudah dirasakan masyarakat.
Bantuan tangki air, menurutnya, memang dibutuhkan dalam situasi darurat. Namun, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan air bagi warga dalam jangka panjang.
"Bantuan darurat harus berjalan, solusi permanennya juga harus dikerjakan,” kata Said.
Kekeringan dan Karhutla Saling Berkaitan
Said juga mengingatkan bahwa kekeringan dan karhutla memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan. Hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan sekaligus daerah tangkapan air. Kerusakan kawasan hutan dapat berdampak pada ketersediaan air dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, penanganan karhutla tidak seharusnya berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Kawasan yang terbakar perlu dievaluasi dan dipulihkan sesuai kondisi ekologisnya, termasuk vegetasi, habitat, sumber mata air, serta daerah tangkapan air.
“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air," tuturnya.
Bantuan Air Bersih dan Logistik
Said menyebut kader PDIP di sejumlah daerah telah membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan karhutla dalam beberapa bulan terakhir, antara lain melalui penyaluran air bersih dan bantuan logistik.
Di Bojonegoro, Jawa Timur, anggota DPR RI Fraksi PDIP Abidin Fikri bersama jaringan partai menyalurkan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak kekeringan.
Sementara itu, di Kota Batu, Jawa Timur, kader PDIP membantu memenuhi kebutuhan logistik petugas dan relawan yang menangani kebakaran Gunung Butak.
Said mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk gotong royong untuk membantu warga sekaligus mengetahui persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Namun, ia menegaskan bantuan darurat tidak boleh menggantikan upaya menyelesaikan akar masalah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi kekeringan, sedangkan pemulihan kawasan hutan harus menjadi bagian dari penanganan karhutla agar dampak serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.