- Ekonom UAJY Y. Sri Susilo menyatakan pidato Presiden Prabowo pada Kamis (22/10/2026) yang menolak rekomendasi MSCI adalah keliru.
- Pelemahan pasar saham akibat penolakan tersebut berdampak negatif pada pembatalan ekspansi perusahaan dan penyerapan tenaga kerja.
- Kondisi pasar saham yang memburuk juga menyebabkan perbankan memperketat kredit sehingga menghambat akses modal bagi UMKM.
Suara.com - Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo menyayangkan pidato Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan pernyataan keras kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Adapun Prabowo menyatakan Indonesia tidak takut menghadapi ancaman penurunan status pasar saham dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Ia menilai narasi itu keliru secara ekonomi, sikap mengabaikan rekomendasi MSCI merupakan tindakan yang tidak tepat dan merugikan iklim investasi.
"Jadi bisa dikatakan tidak tepat timing-nya, tidak pas substansinya, dan itu kontraproduktif. Wong MSCI itu didengar oleh bursa pasar modal yang lain di banyak negara kok, yang besar dan kuat kok. Ya toh? Kok arep ngeyel gitu lho," kata Sri saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).
"Tidak takut, ya memang tidak ditakuti MSCI, tidak perlu takut sama MSCI, tapi rekomendasinya harus kita perhatikan dan kita jalankan," tambahnya.
Lebih jauh, Sri mengungkap bahwa pelemahan pasar saham akibat resistensi pemerintah akan membawa efek domino yang memukul kehidupan masyarakat kecil.
Anggapan masyarakat kecil aman dari gejolak pasar modal adalah pemikiran yang menyederhanakan masalah. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggerus nilai kekayaan perusahaan, yang berujung pada pembatalan ekspansi dan penyerapan tenaga kerja.
"Kalau perusahaan atau sahamnya turun, dia tidak bisa ekspansi. Tidak bisa memperluas usaha, akibatnya apa? Rencana untuk menyerap tenaga kerja juga tidak jadi. Akibatnya siapa yang dirugikan? Ya masyarakat," tegasnya.
Selain mengancam pencari kerja, kata Sri, imbas dari jatuhnya harga saham emiten juga merembet ke sektor perbankan. Bank akan cenderung lebih ketat dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga risiko keuangannya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada terhambatnya akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengetatan kredit perbankan berisiko menunda pencairan pinjaman usaha rakyat di tingkat bawah.
"Biasanya sektor perbankan lebih selektif dalam memberikan kredit. Lebih ketat, hati-hati. Akibatnya kan nanti masyarakat yang sebenarnya peluang termasuk UMKM kredit kan bisa tertunda gara-gara itu," ujarnya.
Pernyataan presiden itu disamakan dengan narasi keliru di masa lalu terkait fluktuasi nilai tukar rupiah. Meskipun warga desa tidak bertransaksi dengan dolar AS maupun bermain saham, gejolak ekonomi makro tetap menaikkan harga bahan pokok melalui rantai impor.
Kerugian yang dialami investor akibat IHSG yang memerah turut menahan tingkat konsumsi kelompok mampu. Penurunan daya beli ini secara tidak langsung menekan perputaran uang dan pendapatan pedagang kecil.
Menurut Sri, sikap tidak responsif yang ditunjukkan Presiden Prabowo maupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi langkah blunder yang sangat fatal bagi perekonomian nasional.
"Jadi tolonglah komentar-komentar presiden dan pembantunya itu harusnya positif, sejalan dengan rekomendasi dari MSCI gitu lho," pungkasnya.