Menteri Malaysia: Kami Berhak Menuntut Indonesia karena Kebakaran Hutan

Jum'at, 23 Oktober 2026 | 11:43 WIB
Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, telah meluas [SuaraSulsel.id/Istimewa]
BACA 10 DETIK
  • Malaysia mendesak tindakan tegas Indonesia mengatasi kebakaran hutan pada forum Menteri Luar Negeri Asean.

  • Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan pemadaman serta mengusulkan skema dana penanganan kabut asap berkelanjutan.

  • Sebaran titik api Sumatra dan Kalimantan memperburuk kualitas udara hingga Singapura akibat fenomena El Nino.

Suara.com - Malaysia menegaskan sikap pantang mundur untuk menuntut langkah nyata dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan. Desakan resmi ini akan disampaikan langsung dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean di Manila awal bulan depan.

Langkah diplomasi tajam ini diambil guna melindungi kesehatan serta keselamatan warga Malaysia yang terdampak polusi udara. Kendati demikian, hubungan bilateral antarnegara tetangga tetap dihormati secara proporsional.

"Kami menghormati hubungan baik kami dengan Indonesia, tetapi kami juga berhak menuntut tindakan efektif ketika pencemaran lintas batas berdampak pada rakyat kami," kata Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dikutip dari NST.

Pemerintah Malaysia menyatakan kesiapan penuh untuk menerjunkan bantuan guna memadamkan titik api langsung di sumbernya. Mereka juga mendesak penegakan hukum yang keras terhadap para pelaku pembakaran.

"Malaysia siap membantu. Kami berharap Indonesia akan meningkatkan upaya untuk memadamkan api di sumbernya dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab," kata dia.

Keputusan membawa isu pencemaran udara ke forum regional merupakan amanat resmi Kabinet Malaysia. Kementerian Luar Negeri ditunjuk sebagai pelaksana utama diplomasi di bawah kerangka kerja Asean.

Prinsip kedaulatan nasional serta konsensus Asean tetap dihargai dalam proses perundingan ini. Namun, hak masyarakat atas akses udara bersih menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Strategi diplomasi sains dan pembentukan dana penanganan kabut asap berkelanjutan turut diusulkan ke tingkat regional. Skema ini dirancang untuk memperkuat sistem pencegahan, kesiapsiagaan, serta pemantauan titik api secara terpadu.

Pemerintah Malaysia meneliti berbagai opsi kebijakan dan instrumen hukum baru demi menyelesaikan polusi lintas negara. Hasil pengujian metode penanganan yang efektif rencananya diumumkan pada tahun depan.

"Malaysia juga akan menjadi tuan rumah pertemuan Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution tahun depan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama regional dalam mengatasi masalah ini."

"Kami sedang mencoba beberapa metode untuk mengatasi situasi kabut asap yang memburuk dan jika terbukti efektif, kami akan mengumumkan langkah-langkah tersebut tahun depan,"

Langkah pencegahan sebenarnya telah diaktifkan Malaysia sejak awal tahun melalui Rencana Aksi Pembakaran Terbuka Nasional. Pertemuan Komite Utama Kabut Asap dan Cuaca Kering juga digelar pertengahan tahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan instansi.

Pertemuan bilateral tingkat menteri telah berlangsung di Bali, dilanjutkan dengan forum Asean dan penawaran bantuan resmi. Kendati upaya diplomasi terus berjalan, hasil di lapangan diakui belum memenuhi harapan publik.

Tingkat peringatan tertinggi resmi diterbitkan oleh Pusat Koordinasi Sementara Penanggulangan Polusi Asap Lintas Batas Asean. Pantauan satelit merekam sebaran kluster titik api yang sangat masif di wilayah Sumatra bagian selatan dan Kalimantan.

Pergerakan angin monsun membawa gumpalan asap tebal menerjang Semenanjung Malaysia, Sarawak bagian barat, hingga Singapura. Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Niño yang diproyeksikan menguat menjadi Super El Niño hingga pertengahan tahun depan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com