-
Dua putra Menteri Haji Gus Irfan masuk dalam daftar pengangkatan tenaga ahli kementerian.
-
Beredarnya dokumen rekrutmen tersebut memicu kritik keras publik terkait dugaan praktik nepotisme birokrasi.
-
Keaslian dokumen dan keabsahan mekanisme pengangkatan masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kementerian.
Suara.com - Langkah rekrutmen di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah mendadak menjadi sorotan publik akibat munculnya dugaan praktik nepotisme. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, diterpa isu hangat usai dua putra kandungnya ditunjuk mengisi posisi posisi penting sebagai tenaga ahli.
Penunjukan tersebut memantik kritik tajam dari masyarakat yang meragukan transparansi serta objektivitas dalam pengisian jabatan di instansi pemerintah. Keputusan ini dinilai berpotensi kuat memicu konflik kepentingan di jajaran birokrasi kementerian.
Bocornya dokumen internal ke ruang publik langsung mengurai benang kusut rekrutmen pembantu menteri tersebut. Nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz mendadak ramai diperbincangkan setelah masuk dalam deretan pejabat non-organik yang diangkat.
Dokumen yang menghebohkan publik tersebut berupa lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah. Dalam berkas resmi tersebut, tercantum sembilan nama tenaga ahli yang ditetapkan untuk mendampingi kinerja menteri.
Unggahan akun Instagram @perspektiv.idn menjadi salah satu pemicu utama meledaknya isu ini di media sosial. Akun tersebut menyoroti secara tajam indikasi masuknya kerabat dekat sang menteri ke dalam jajaran pejabat strategis instansi.
"Dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, tercantum dalam daftar tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Pengangkatan ini memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam pengisian jabatan publik," tulis akun itu.
Gelombang tanggapan warganet langsung membanjiri kolom komentar media sosial dengan nada sindiran tajam. Publik menyayangkan kemudahan akses pekerjaan bagi keluarga pejabat di tengah sulitnya masyarakat umum mendapat lapangan kerja.
"Saking susahnya nyari kerja di negara kita, sampe bapaknya ikut nyariin kerjaan buat anaknya ," tulis salah satu warganet.
Kritik bernada satire lain juga terus mengalir deras menanggapi situasi rekrutmen internal tersebut. Warganet menilai praktik seperti ini mencederai prinsip keadilan dalam tata kelola birokrasi pemerintahan.
"Pak kenapa ga satu keluarga sampe tujuh turunan aja diangkat semuanya. Mumpung bapak menjabat lho," sindir pengguna internet lainnya.
Bahkan, sebagian publik mengaitkan fenomena penunjukan kerabat menteri ini dengan tren kepemimpinan politik nasional. Mereka menuntut lembaga pengawas resmi untuk turun tangan menyelidiki prosedur rekrutmen tersebut secara menyeluruh.
"sejak era presiden Jokowi dan di warisi regim Prabowo, Yang namanya nepotisme di birokrasi itu sudah legal2 aja tuh ,kalau ga parsercaya coba Ombusman melakukan investigasi ." tumpah warganet di kolom komentar.
Hingga saat ini, keaslian dokumen serta mekanisme formal pengangkatan kedua putra Gus Irfan masih menunggu klarifikasi resmi kementerian. Publik mendesak adanya penjelasan terbuka guna memastikan tidak ada aturan hukum atau etika birokrasi yang dilanggar.
Sorotan publik ini mencerminkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu transparansi rekrutmen di lembaga publik. Kasus ini sekaligus menjadi ujian awal tata kelola birokrasi di Kementerian Haji dan Umrah yang baru terbentuk.