-
Pengangkatan dua anak Menteri Haji Gus Irfan sebagai tenaga ahli memicu kemarahan publik.
-
Netizen dan pengamat menilai keputusan tersebut mencerminkan kebangkitan praktik KKN di birokrasi.
-
Pihak Kementerian Haji dan Umrah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dokumen keputusan tersebut.
Suara.com - Netizen murka Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf diduga angkat dua anak kandungnya sebagai tenaga ahli kementeriannya sendiri. Sorotan tajam ini mencuat seiring bergulirnya tuduhan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dinilai kembali subur di birokrasi pemerintahan.
Dugaan nepotisme ini menyeruak ke publik usai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 beredar luas di jagat maya. Dalam berkas penetapan sembilan nama penasihat tersebut, terselip nama Barbarossa Muhammad Farros serta Gibran Muhammad Fawwaz yang merupakan putra sang menteri.
Langkah kontroversial ini langsung menuai kritik keras lantaran berpotensi memicu benturan kepentingan serta mengabaikan asas transparansi jabatan publik. Publik mempertanyakan kualifikasi mendasar serta standar seleksi yang dipakai hingga kedua anak pejabat tersebut bisa mengamankan posisi strategis.
"Dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, tercantum dalam daftar tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Pengangkatan ini memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam pengisian jabatan publik," tulis akun itu.
Reaksi keras salah satunya datang dari pengamat politik Saiful Mujani yang secara terbuka menyindir keputusasaan atas etika birokrasi saat ini.
“Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulis Saiful Mujani di media sosialnya.
Warganet meluapkan kekecewaan mendalam karena menganggap tindakan tersebut mencoreng semangat perbaikan birokrasi yang diperjuangkan sejak lama.
Banyak pihak menilai kemudahan akses posisi penting bagi anak pejabat sangat melukai perasaan masyarakat umum yang kesulitan mendapat pekerjaan.
“Susah-susah rakyat berjuang berantas KKN di era reformasi, eh dibangkitkan kembali,” ungkap warganet, dikutip dari AyoBandung.
“Ada orang dalam, miris sekali banyak orang mencari pekerjaan ternyata negeri ini sarat dengan KKN,” ungkap warganet.
Keberadaan jalur khusus bagi lingkaran dalam pejabat publik ini dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang makin vulgar.
“Enak ya gak usah cari-cari kerja kaya kita,” kata warganet lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, kejelasan mengenai prosedur penetapan resmi maupun klarifikasi langsung dari pihak Kementerian Haji dan Umrah masih belum diberikan.
Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan resmi mengemban amanat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 8 September 2025.
Sosok kelahiran Jombang pada 24 Juni 1962 ini merupakan kementerian baru yang memisahkan diri dari struktur Badan Penyelenggara Haji yang sempat dipimpinnya sejak Oktober 2024.