-
Seruan boikot Raffi Ahmad meledak akibat kekecewaan publik pada kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
-
Pengamat menilai penolakan influencer merupakan bentuk koreksi publik terhadap narasi pemerintah yang dinilai palsu.
-
Aksi penolakan massal ini berpotensi terbukti menurunkan tingkat legitimasi kekuasaan rezim Prabowo Subianto dan Gibran.
Suara.com - Gelombang penolakan publik terhadap pesohor yang merapat ke lingkaran rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kian meluas di ruang digital. Langkah Raffi Ahmad menggelar aksi tandingan pascademo mahasiswa menjadi pemantik utama munculnya seruan boikot massal terbaru.
Kehadiran Raffi di Bundaran HI bersama aparat dan kelompok massa sehari setelah aksi penolakan masyarakat memicu tuduhan bahwa sang artis sengaja memoles citra kondisi negara. Publik menilai manuver tersebut sebagai upaya menutup mata dari realita krisis ekonomi yang sedang dihimpit berbagai persoalan nyata.
Penolakan terhadap Raffi menjadi sinyal tegas hilangnya kesabaran masyarakat atas tontonan pencitraan politik yang dinilai tidak empatik. Fenomena ini sekaligus menandai titik balik masyarakat sipil yang mulai berani menuntut pertanggungjawaban moral dari para pemengaruh media sosial.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, menerangkan boikot influncer adalah akumulasi dari kekecewaan publik atas bermacam situasi serta kebijakan pemerintah.
Rangkaian masalah seperti insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis hingga lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi pemicu utama kemarahan publik. Kondisi tersebut makin diperparah oleh melonjaknya angka pengangguran dan sulitnya akses lapangan kerja bagi generasi muda.
Upaya pemerintah memanfaatkan pemengaruh untuk membangun narasi seolah situasi terkendali justru memicu perlawanan balik dari masyarakat. Sikap kritis ini muncul karena publik merasa dibohongi oleh janji manis kampanye yang tidak kunjung terealisasi di kehidupan sehari-hari.
Gelombang penolakan ini, tambah Andina, disebut sangat menggembirakan lantaran menandakan publik mampu mengambil sikap kritis.
"Orang mungkin memilih [Prabowo-Gibran] karena suka artis yang meng-endorse mereka. Tapi, ketika yang dijanjikan itu tidak terjadi orang juga akan marah," paparnya, dikutip dari BBC, Minggu (8/10/2026).
"Rezim ini belum setengahnya berjalan. Namun, rasanya sangat panjang, apalagi di tengah situasi ekonomi sekarang. Orang, pada akhirnya, enggak akan tutup mata."
Para pesohor berbekal jutaan pengikut memiliki beban moral besar ketika ikut menyuarakan opini politik di tengah turbulensi nasional. Tuntutan transparansi semakin menguat mengingat adanya dugaan keterlibatan dana publik untuk membiayai narasi para influencer tersebut.
Sementara peneliti di Tim Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Preciosa Alnashava, memandang influencer, dengan bekal pengikut maupun kapitalnya, memiliki tanggung jawab besar dalam memengaruhi opini publik, sehingga mereka menjadi target boikot apabila menyampaikan gambaran yang tidak sebenarnya ketika situasi negara sedang mengalami turbulensi.
"Padahal dia punya modal simbolik, sosial, dan, pada taraf tertentu, ada kontribusi negara yang diduga membayar mereka," terang Alnashava.
"Jadi, kalau sudah menyangkut dana publik, lagi-lagi kita, tentu, berhak untuk meminta akuntabilitasnya."
Meskipun aksi isolasi digital ini belum tentu mampu mengubah arah kebijakan politik secara langsung, dampaknya tetap terasa signifikan. Pengikisan kepercayaan publik terhadap para penyambung lidah pemerintah ini berpotensi merusak citra dan legitimasi kekuasaan secara mendasar.
Peneliti politik di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya, mengaku pesimistis.
"Karena kalau soal perubahan kebijakan, levelnya sudah tentang perubahan politik di para pemimpin pemerintahan," ucapnya.
"Cuma, yang jelas, saya melihat de-platforming para influencer ini punya efek ke legitimasi kekuatan rezim yang bakal semakin rendah."