- Siswa DA (16) mengalami perundungan oleh 14 teman dan diarahkan berbohong oleh oknum guru di SRT 1 Pati pada Senin (9/11/2026).
- Pakar UGM Agustinus Subarsono mendesak evaluasi desain kelembagaan SRT karena Kementerian Sosial dinilai tidak sesuai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan.
- Sekolah wajib menanggung biaya pengobatan korban hingga sembuh total serta menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku dan oknum guru terkait.
Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan guru itu bukan sekadar pelanggaran etik. Mengarahkan korban berbohong dapat membuat pelaku merasa aman dan berpotensi menumbuhkan kembali praktik perundungan di lingkungan sekolah.
Untuk pelaku, sanksi harus mempertimbangkan usia anak. Namun dalam kasus yang tergolong pelanggaran berat tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf.
Merujuk pada Pasal 82 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sanksi paling tepat adalah mengembalikan para pelaku kepada orang tua atau wali untuk dibina di lingkungan luar.
"Pelaku tidak cukup hanya minta maaf, tetapi harus bersedia mengundurkan diri dari SRT karena sudah menodai sekolah dan akan tercatat dalam perjalanan historis sekolah dan diingat oleh publik," tandasnya.
Subarsono menilai SRT harus bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan korban hingga sembuh total. Sistem pengawasan asrama dan sekolah perlu dievaluasi, sementara guru yang terbukti mengarahkan korban berbohong harus dikenai sanksi administratif.