- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta pusat memulihkan dana transfer yang dipangkas akibat kebijakan efisiensi.
- Pemangkasan anggaran di Wamena tersebut menghambat pembangunan daerah karena belum memiliki pendapatan asli daerah mandiri.
- Bapperida menjelaskan penurunan dana otonomi khusus sejak 2023 hingga 2026 menyulitkan pelaksanaan program pelayanan publik masyarakat.
“Kaami meminta perhatian Presiden agar dana TKD Provinsi Papua Pegunungan bisa dipulihkan kembali,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar kebijakan efisiensi tidak diterapkan secara seragam.
Jika penghematan anggaran tetap diberlakukan, pemerintah pusat diminta mempertimbangkan pengecualian bagi daerah tertentu, terutama daerah otonom baru yang belum memiliki sumber pendapatan mandiri.
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ungkap Marthen.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Baliem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Selain melibatkan anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan, Kemendagri juga menggelar kegiatan serupa bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Provinsi Papua Pegunungan pada 4–5 November 2026.