- LPSK menelaah permohonan perlindungan dari enam saksi kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo sejak November 2026.
- Empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka kasus akses ilegal dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman sepuluh tahun penjara.
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyiapkan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengusut kasus tersebut secara transparan.
Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan telah menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tersebut.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Ia menegaskan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
LPSK akan mencermati seluruh aspek dalam permohonan tersebut, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Dalam perkembangan kasus ini, disebutkan ada empat jenderal polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sementara itu, untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah mempersiapkan pembentukan tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.
Tim khusus tersebut nantinya bertugas mengusut dugaan tindak pidana akses ilegal berupa penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Keempat jenderal yang disebut sebagai tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ancaman pidana dalam perkara tersebut disebut mencapai 10 tahun penjara.