- Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Praktik penyadapan ilegal yang menggunakan server LIMS tersebut berlangsung dari Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
- Polri telah menetapkan empat orang tersangka dan kasus ini memicu dugaan ancaman terhadap keamanan negara.
Suara.com - Dinding tebal Istana Kepresidenan tidak cukup kuat mencegah percakapan Presiden Prabowo Subianto keluar dari area Ring 1. Obrolan Prabowo bocor dan terdengar sampai ke telinga para perwira tinggi Polri melalui intersepsi nomor telepon milik kepala negara.
Tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi resmi, atau dengan kata lain ilegal, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pati Polri diduga melakukan penyadapan.
Nomor milik Prabowo bukan satu-satunya target. Ada nomor lain milik pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha yang diregistrasikan ke server Lawful Interception Management System (LIMS).
Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tersebut, masing-masing berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta), dan EH (Eko Hadi Santoso). Belakangan, Polri menetapkan tersangka baru, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi.
Terseretnya para jenderal dalam pusaran kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo turut memunculkan sederet pertanyaan. Apakah ini sekadar ulah oknum atau ada operasi yang melibatkan jaringan dan kepentingan lebih besar?
Bagaimana Sistem Negara Diduga Disalahgunakan?
Penyadapan ilegal terhadap Prabowo diduga tidak berlangsung sebentar. Sejumlah jenderal disebut melakukan intersepsi komunikasi tersebut selama satu tahun, yakni periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026. Praktik itu berujung pada perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober tahun ini.
Keberadaan LIMS sejatinya memang diperuntukkan untuk melakukan intersepsi komunikasi. Namun, penggunaannya telah diatur secara ketat dan tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan penyadapan ilegal.
Infrastruktur LIMS harus digunakan melalui prosedur verifikasi formal dan berdasarkan landasan hukum yang sah. Melalui aturan tersebut, aparat penegak hukum diberikan kewenangan menggunakan perangkat teknologi itu untuk kepentingan pembuktian perkara pidana.
Sejumlah aturan hukum mengatur lembaga mana saja yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan beserta batasan pelaksanaannya. Dengan begitu, penyadapan tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak, apalagi untuk kepentingan perorangan.
Polri memang menjadi salah satu institusi yang diberi kewenangan melakukan penyadapan untuk proses penegakan hukum, khususnya pengungkapan tindak pidana. Salah satu regulasi yang pernah menjadi dasar pengaturan teknisnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan melakukan intersepsi untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik.
Tentu saja, pelaksanaan intersepsi tersebut diatur secara ketat melalui sejumlah peraturan yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dasar hukumnya tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain UU ITE, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Siapa Saja yang Diincar?
Tidak hanya Prabowo yang menjadi target Listyo dan sejumlah pati aktif. Mereka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, surat permohonan penyidik, maupun laporan polisi.
Nomor telepon Prabowo menjadi salah satu target utama praktik penyadapan ilegal tersebut. Namun, nomor-nomor milik pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar.
"Terdapat para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau legal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara ya, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.
Kasus penyadapan ilegal oleh Listyo dan sejumlah pihak lainnya ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Muncul berbagai dugaan mengenai motif di balik penyadapan tersebut, mulai dari kepentingan politik hingga dugaan yang mengarah pada perbuatan makar.
Indikasi makar disinggung langsung oleh Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal Sugiono. DPR melalui Komisi III juga meminta Polri tidak ragu menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam penyadapan ilegal tersebut karena dinilai berpotensi mengarah pada makar dan menyangkut keamanan serta kedaulatan negara.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan indikasi kuat bahwa pergerakan target penyadapan telah terbaca secara detail oleh pihak luar. Peta manuver tersebut disinyalir dimanfaatkan untuk merancang langkah intervensi terhadap kebijakan target.
"Dari bocoran sumber, produk final hasil penyadapan ini diduga sampai ke Solo. Sehingga apapun langkah dan manuver yang akan dilakukan target sudah terbaca untuk dianalisis cara mengganggunya," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya.
Siapa Jadi Dalang?
Selain menyinggung dugaan yang mengarah pada makar, Istana turut merespons pertanyaan publik mengenai siapa sebenarnya aktor intelektual atau dalang di balik penyadapan ilegal tersebut. Apakah Listyo Cs bekerja sendirian atau ada pihak lain yang memberi perintah maupun menerima hasil intersepsi komunikasi tersebut?
"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," kata Mensesneg Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pras menegaskan hal serupa terkait tujuan Listyo menyadap Prabowo. Ia menyampaikan bahwa tindakan penyadapan ilegal tersebut juga membuat pemerintah bertanya-tanya. Namun, Istana masih menunggu penjelasan resmi dari hasil penyidikan kepolisian.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono memilih menunggu keterangan resmi dari kepolisian terkait ada atau tidaknya motif politik di balik penyadapan yang dilakukan para jenderal.
"Tapi yang pasti kemarin disampaikan bahwa penyadapan ini dilakukan kepada Presiden dan itu saja cukup untuk membuat sebuah pertanyaan besar di benak kita semua apa yang motif dari semua ini, kemudian ke mana arahnya, dan seperti tadi saya bilang, kita tunggu saja hasil dari proses yang sedang berjalan," tutur Sugiono.
Kendati demikian, Sugiono berkeyakinan akan ada fakta-fakta baru seiring penyidikan dan pengembangan kasus penyadapan ilegal oleh Listyo Cs terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Oh, ini prosesnya masih berjalan. Kita yakin bahwa akan ada temuan-temuan ataupun fakta-fakta baru nanti, jadi kita tunggu saja," kata Sugiono.
Sugiono yang juga menjabat Menko PMK menekankan bahwa kasus penyadapan ilegal oleh Listyo terhadap Prabowo menjadi momentum untuk melakukan evaluasi.
"Pasti. Pasti ada evaluasi," ujarnya.
Istana sendiri saat ini tengah mendalami bagaimana pengamanan siber terhadap Prabowo bisa ditembus sehingga komunikasi kepala negara dapat didengar, direkam, dan dicatat melalui tindakan penyadapan oleh Listyo.
Terlebih, Listyo yang sebulan terakhir menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) berkantor dekat dengan Prabowo, yakni di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
"Itu juga yang sedang kita dalami. Dan itu tadi, kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri, kan? Gitu, kan? Dari dalam pemerintahan sendiri, makanya itu yang saya bilang, ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu insubordinasi yang mengarah," kata Sugiono.