-
ICW menyoroti kontrak jasa influencer PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp14,69 miliar.
-
Pengadaan influencer bernilai fantastis ini dinilai melanggar instruksi efisiensi anggaran pemerintah.
-
Keterlibatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berpotensi memicu konflik kepentingan pengadaan.
Suara.com - Pengadaan jasa influencer oleh Kemendikbudristek serta KKP yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad menembus angka Rp14,69 miliar.
Dalam rilisnya, ICW membongkar alokasi anggaran fantastis PT Rans Animasi Indonesia ini dari portal pengadaan resmi inaproc.id milik LKPP.
Kemendikbudristek tercatat mengontrak lima paket pada 2024, sementara KKP memborong tiga paket jasa promosi sepanjang 2025 hingga 2026.
Kerja sama jumbo tersebut mencakup penayangan konten digital di YouTube RANS Entertainment, TikTok, Instagram @raffinagita1717, hingga kehadiran fisik sang artis.
Perincian alokasi dana dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 terbagi ke dalam lima belanja kegiatan publikasi.
Kementerian mematok Rp452,69 juta untuk YouTube, Rp205,89 juta bagi Instagram Reels, serta Rp575,65 juta demi penayangan Instagram Story.
Kehadiran fisik Raffi Ahmad menyedot dana terbesar hingga Rp2,52 miliar, ditambah promosi konten TikTok senilai Rp144,42 juta.
Di sisi lain, KKP menggelontorkan Rp3,59 miliar pada 2025 lewat Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk influencer engagement.
Setditjen Perikanan Budidaya KKP juga mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk sosialisasi BINS pada 2025.
Publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Natuna oleh Setditjen Perikanan Tangkap KKP pada 2026 menyusul dengan nilai persis Rp3,6 miliar.
Penelusuran dokumen korporasi mengungkap kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dikuasai 99,1 persen oleh PT Rans Entertainment Indonesia.
Raffi Ahmad menggenggam saham mayoritas induk usaha tersebut, mengantongi 0,9 persen saham langsung, sekaligus menjabat komisaris di PT Rans Animasi Indonesia.
Langkah belanja influencer bernilai jumbo ini dinilai memicu ketidakkonsistenan nyata terhadap kebijakan penghematan anggaran pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan Rp306,69 triliun lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk membatasi belanja seremonial dan publikasi.
KKP justru tetap mengucurkan Rp7,2 miliar pada 2025 dan menyusul Rp3,6 miliar pada 2026 kepada penyedia yang sama.