-
ICW menyoroti kontrak jasa influencer PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp14,69 miliar.
-
Pengadaan influencer bernilai fantastis ini dinilai melanggar instruksi efisiensi anggaran pemerintah.
-
Keterlibatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berpotensi memicu konflik kepentingan pengadaan.
Pengeluaran media sosial ini terasa kontras saat alokasi transfer ke daerah dipangkas Rp171 triliun pada 2026.
Restrukturisasi dana desa membuat penerimaan rata-rata per desa merosot ke kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta saja.
Satu tayangan Instagram Story seharga Rp575,65 juta tercatat melampaui total alokasi pembangunan satu desa selama setahun.
Aspek efektivitas pengeluaran ini dipertanyakan mengingat setiap kementerian sudah memiliki biro humas dan sarana komunikasi internal.
Fasilitas publikasi negara sebenarnya telah disokong infrastruktur lengkap serta sumber daya manusia yang dibiayai uang pajak.
Ketiadaan indikator keberhasilan yang terbuka membuat publik sulit mengukur dampak nyata dari kehadiran figur publik senilai Rp2,52 miliar.
Ketiadaan dokumen kerangka acuan kerja yang transparan dinilai mengaburkan asas manfaat pengeluaran anggaran negara tersebut.
Persoalan lain muncul dari penunjukan langsung nama akun media sosial spesifik dalam katalog elektronik pengadaan Kemendikbudristek.
Pencantuman langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun @raffinagita1717 menutup persaingan terbuka bagi penyedia jasa sejenis lainnya.
Proses e-purchasing kehilangan fungsi kompetitifnya ketika spesifikasi teknis sejak awal sudah mengunci satu nama penyedia.
Kewajaran penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga dipertanyakan karena pembayaran hitungan detik dan angka kontrak KKP yang sangat seragam.
Penggunaan anggaran publik untuk membangun citra instansi berisiko menggeser fungsi sosialisasi menjadi propaganda kekuasaan semata.
Kepercayaan masyarakat pada pemerintah seharusnya dibentuk lewat realisasi kinerja ketimbang membeli popularitas dari figur publik.
Seruan boikot yang sempat menerpa Raffi Ahmad menandakan bahwa tingkat popularitas tidak otomatis mencerminkan legitimasi publik.
Potensi konflik kepentingan menguat mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik saat transaksi proyek berlangsung.
PT Rans Animasi Indonesia yang berdiri sejak 2020 sebelumnya tidak memiliki rekam jejak sebagai mitra pengadaan pemerintah.
Situs pengadaan mencatat KKP aktif memberikan kontrak baru setelah Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Penunjukan perusahaan milik pejabat publik dalam proyek kementerian pada periode pemerintahan berjalan dinilai mencederai prinsip tata kelola bersih.