- Anggota DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan kertas bertuliskan tuntutan kepada Gibran pada Senin di Jakarta.
- Lebih dari 25 anggota DPR menandatangani Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran.
- Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran melalui putusan kasasi.
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, tampak melakukan aksi tak biasa usai mengikuti Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan ke-II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, usai mengikuti Rapat Paripurna meninggalkan ruangan, Yanuar keluar dan berjalan dengan para anggota DPR RI lainnya.
Ia tampak menenteng dan membentangkan secarik kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan".
Yanuar pun menunjukkan aksinya kepada awak media yang meliput di Kompleks Parlemen.
=Atas aksinya tersebut, Yanuar pun mendapatkan respons senyuman dari para anggota DPR RI lainnya.
Kendati begitu, belum diketahui alasan Yanuar membentang kertas bertuliskan Gibran mundur tersebut.
Ia hanya bergegas jalan menuju Gedung Nusantara I dimana ruangannya berada.
Sementara itu, Rapat Paripurna ke-11 DPR RI sendiri hanya memiliki agenda tunggal yakni mendengarkan pidato pembukaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puluhan Dewan Teken HMP
Sebelumnya lebih lebih dari 25 anggota DPR RI disebut telah menandatangani untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh Anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera.
Ia memamerkan dokumen sejumlah nama anggota yang telah teken untuk menggunakan HMP dalam menyelesaikan masalah polemik Gibran di DPR RI.
Mardani menyebutkan hampir semua fraksi di DPR anggotanya turut menandatangani HMP.
"Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota," kata Mardani kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Kendati begitu, Mardani belum membeberkan spesifik siapa anggota-anggota DPR RI yang sudah meneken untuk mengusulkan HMP digulirkan di DPR.