- Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tenang menanggapi isu mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
- Puan menegaskan Gibran masih sah menjabat wakil presiden karena parlemen belum menerima pernyataan resmi terkait pengunduran diri.
- Pimpinan DPR telah menerima laporan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dari puluhan anggota terkait polemik ijazah.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara menanggapi isu yang menyebut Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, di tengah pusaran polemik ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Puan meminta publik agar tidak berspekulasi berlebihan dan mengimbau semua pihak untuk bersikap tenang menanggapi rumor tersebut.
Ia menegaskan, bahwa hingga kekinian belum ada pernyataan resmi maupun instruksi apapun di parlemen terkait kabar mundurnya Gibran.
"Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat merespons pertanyaan awak media mengenai langkah antisipasi atau mekanisme DPR jika skenario pengunduran diri wakil presiden benar-benar terjadi.
Alih-alih berandai-andai, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, demi menjaga stabilitas dan menghindari keresahan di tengah masyarakat.
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," tegasnya.
Puan juga memastikan bahwa status Gibran Rakabuming Raka kekinian masih sah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan lembaganya belum menerima arahan atau agenda khusus terkait isu tersebut.
"Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak wapres, mas gibran masih wapres," pungkasnya.
Puluhan Dewan Teken HMP
Sebelumnya pimpinan dewan telah menerima laporan terkait adanya puluhan anggota parlemen yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut mencuat menyusul polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Puan membenarkan bahwa laporan pengajuan HMP dari lebih dari 25 anggota DPR tersebut sudah masuk ke meja pimpinan.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Meski demimian Puan menegaskan bahwa pihaknya belum bisa langsung memproses usulan tersebut hari ini.