- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
- Pakar hukum Unsoed Manunggal menilai pengunduran diri penting sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pejabat publik kepada masyarakat.
- Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Suara.com - Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya memunculkan kembali persoalan tanggung jawab moral pejabat publik.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya, menilai tanggung jawab pejabat negara tidak semestinya hanya diukur berdasarkan ada atau tidaknya keputusan hukum yang secara langsung memerintahkan mereka mundur dari jabatan.
Menurutnya, di sejumlah negara dengan kesadaran politik masyarakat yang tinggi, seperti Jepang dan Swedia, pejabat publik dapat memilih mengundurkan diri ketika terseret dugaan pelanggaran hukum maupun etika, bahkan sebelum ada keputusan final dari institusi hukum.
"Kalau kita komparasi dengan beberapa negara maju seperti Jepang, Swedia yang tingkat kesadaran politik tinggi, dugaan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, biasanya juga (pejabatnya) mundur. Walaupun belum ada keputusan dari institusi hukum," kata Manunggal kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan mundur dalam situasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pejabat kepada masyarakat. Sikap itu juga dinilai penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan menjaga standar etika dalam penyelenggaraan negara.
Dalam kasus Gibran, Manunggal menilai persoalannya memiliki dimensi lebih serius karena sudah terdapat putusan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024.
Menurutnya, putusan tersebut memiliki implikasi terhadap pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Dalam konteks Gibran kan sudah ada putusan hukum yang menyatakan, implikasinya adalah bahwa wapres itu sudah tidak memenuhi syarat. Artinya kalau itu diketahui dari dulu maka sebetulnya dia tidak akan ada di posisi itu," ujarnya.
Manunggal menilai persoalan tersebut semestinya menjadi momentum bagi pejabat publik untuk menunjukkan kesadaran moral dan etika. Sebab, jabatan publik tidak hanya membawa konsekuensi hukum, tetapi juga tanggung jawab kepada masyarakat yang memberikan mandat.
Ia bahkan menilai tuntutan masyarakat agar Gibran mundur tidak akan terus bermunculan apabila pejabat publik memiliki standar moral dan etika yang tinggi.
"Sebetulnya masyarakat tidak akan demonstrasi menuntut itu kalau pejabat kita punya moral etika standar tinggi," tuturnya.
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).