- YLBHI menolak keputusan pemerintah mempertahankan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto karena dinilai merendahkan standar kepahlawanan.
- Manajer Advokasi YLBHI Arif Maulana menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
- Penolakan didasarkan pada rekam jejak pelanggaran HAM berat dan dugaan kasus korupsi selama masa pemerintahan Orde Baru.
Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kekehnya pemerintah mempertahankan gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada Presiden Kedua Soeharto, meski kritik publik terhadap hal itu cukup deras.
Manajer Advokasi YLBHI Arif Maulana menilai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan justru merendahkan standar nilai-nilai kepahlawanan nasional. Pasalnya, rekam jejak jenderal bintang lima itu diwarnai pelanggaran HAM.
"Saya kira hari ini standar kepahlawanan nasional itu direndahkan. Didegradasi serendah-rendahnya," kata Arif saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, sebagai sosok yang kontroversial, Soeharto tidak layak menjadi contoh bagi generasi Indonesia di masa mendatang.
Arif mengatakan Komnas HAM telah menemukan indikasi pelanggaran HAM pada era pemerintahan Soeharto.
"Apakah kita mau generasi ke depan itu menjadi orang yang tangannya berlumuran darah karena kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang berat? Yang memakan begitu banyak nyawa. Yang memakan begitu banyak korban," ungkap dia.
Selain itu, Arif turut menilai keterlibatan Soeharto dalam dugaan kasus korupsi semasa Orde Baru yang hingga kini belum juga terungkap seharusnya menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk menetapkannya sebagai pahlawan nasional.
"Apakah demikian teladan yang mau diikuti oleh bangsa ini?" tambah Arif.
Karena itu, Arif mengajak masyarakat sipil lainnya untuk ikut menolak gelar kepahlawanan Soeharto yang dinilainya justru mengerdilkan akal sehat masyarakat.
Saat ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga tengah mempersoalkan gelar pahlawan Soeharto melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Jelas kita harus menolak itu. Karena ini justru menghina akal sehat kita," tandas Arif.
Reporter: Alif Bintang