- Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal pada 10 November 2026 dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah karena dokumen luar negeri hanya menunjukkan kehadiran kuliah.
- Mahkamah Agung menegaskan tidak ada bukti ijazah luar negeri Gibran Rakabuming Raka yang setara dengan tingkat sekolah menengah atas.
Suara.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Hal itu tertuang dalam putusan yang mengabulkan kasasi Subhan Palal.
"Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi," bunyi amar putusan MA dikutip, Selasa (10/11/2026).
"Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026," lanjut putusan MA.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki wewenang untuk mengadili perkara sengketa pemilu.
Namun, PTUN juga harus tetap menjalankan fungsi korektif. Sebab, terdapat pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur dan sistematis dalam perkara sengketa pemilu.
"Setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi," ujar MA dalam putusannya.
MA menilai bahwa pelanggaran administratif yang terjadi dalam proses pemilu 2024, bukan hanya sekadar kepentingan kontenstan belaka. Namun, terdapat kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, MA juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober 2026.
Putusan MK dianggap telah membuat perubahan keadaan hukum baru untuk mengesampingkan eksepsi termohon.
Pertimbangan lainnya, MA juga tidak menemukan fakta bahwa certificate of attendance, academic records, explanation of grades, dan dokumen lain yang didaftarkan Gibran pada pencalonan pemilu 2024 lalu tidak menyatakan bahwa dirinya menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
"Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," tutur MA.
Pada kesempatan yang sama, MA menegaskan bahwa tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," jelas MA.