- Presiden Paraguay Pedro Alliana meminta seluruh menteri dan pejabat tinggi mengajukan pengunduran diri administratif.
- Kebijakan penataan koordinasi pemerintahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik menghadapi fase baru.
- Pedro Alliana dilantik pada enam November dua ribu dua puluh enam menggantikan Santiago Pena.
Tidak Semua Pejabat Terkena Kebijakan
Pemerintah Paraguay juga menetapkan sejumlah pengecualian dalam kebijakan tersebut.
Pejabat yang masa jabatannya telah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum tidak termasuk dalam kelompok yang diminta mengundurkan diri secara langsung.
Pengecualian juga berlaku bagi pejabat yang pengangkatan atau pemberhentiannya membutuhkan persetujuan maupun keterlibatan lembaga negara lain.
Selain itu, pejabat yang hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan tertentu sesuai undang-undang dan aturan lembaga masing-masing tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permintaan pengunduran diri tidak berlaku tanpa batas. Pemerintah tetap harus menghormati aturan yang mengatur masa jabatan dan mekanisme pemberhentian pejabat negara.
Dalam surat edaran tersebut, Barreto juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengharuskan pejabat menghentikan tugas mereka.
Seluruh kementerian dan lembaga tetap diminta menjalankan aktivitas seperti biasa.
Pemerintah juga harus mengambil langkah yang diperlukan agar pelayanan publik tidak terganggu selama proses evaluasi berlangsung.
Pemerintahan Alliana Memasuki Fase Baru
Pedro Alliana dilantik sebagai presiden Paraguay pada 6 November 2026 setelah Santiago Pena dicopot dari jabatannya dan ditangkap terkait skandal keuangan yang melibatkan Ueno Bank.
Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi latar belakang penting bagi kebijakan yang diumumkan Alliana.
Skandal keuangan Ueno Bank di Paraguay dilaporkan memicu krisis likuiditas serius. Kondisi tersebut membuat jutaan deposan, termasuk para pensiunan, untuk sementara tidak dapat mengakses dana mereka.
Situasi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan baru dalam menjaga stabilitas negara dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Alliana kini menghadapi tantangan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus menangani persoalan ekonomi yang menjadi perhatian masyarakat.
Permintaan pengunduran diri para menteri dan pejabat tinggi menjadi salah satu langkah awal yang ditempuh pemerintah untuk menata kembali jajaran birokrasi.
Namun, kebijakan tersebut belum berarti seluruh pejabat di Paraguay akan diganti.
Pemerintah masih harus menjalankan proses sesuai ketentuan hukum dan memastikan lembaga negara tetap berfungsi..
Dengan masa jabatan yang dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2028, Alliana memiliki agenda besar untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif..
Perombakan administrasi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah Paraguay untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki pengelolaan negara, dan memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat.