- Langkah hukum Gibran di PTUN tidak menghambat proses hak menyatakan pendapat parlemen.
- Gibran mengajukan niat mundur kepada Presiden Prabowo di Jakarta, namun disarankan untuk membuktikan keabsahan ijazah lewat jalur hukum.
- Menteri Yusril Ihza Mahendra menilai langkah hukum Gibran tidak bermanfaat karena putusan MA dan MK telah berkekuatan tetap.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menghambat pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di parlemen.
Menurut Saan, upaya hukum yang ditempuh Gibran dan proses politik di DPR merupakan dua hal berbeda yang dapat berjalan beriringan.
"Kita hormati hak seseorang untuk dalam tanda kutip mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini terkait ijazahnya ingin dibuktikan lewat jalur pengadilan seperti PTUN," ujar Saan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Pada prinsipnya kita harus menghormati hak dari Mas Gibran untuk melakukannya," sambungnya.
Saan juga memastikan tidak ada persoalan jika pengajuan HMP tetap berjalan ketika Gibran menempuh proses hukum di PTUN.
"Iya, enggak ada masalah kan," kata Saan singkat.
Meski demikian, hingga Selasa (10/11/2026), pimpinan DPR belum menerima usulan resmi pengajuan HMP dari anggota dewan. Pimpinan DPR juga belum membahas kemungkinan bergulirnya hak tersebut.
"Sampai hari ini kita belum menerima usulan atau inisiatif HMP dari anggota. Di pimpinan juga belum ada pembicaraan terkait hal ini maupun soal HMP," jelasnya.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan pimpinan DPR akan menunggu inisiatif anggota dewan. Ia memastikan setiap usulan hak konstitusional, termasuk HMP dan hak interpelasi, akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
"Pada prinsipnya pimpinan menunggu karena itu adalah hak konstitusional para anggota untuk mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpelasi, dan lain-lain. Kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku," katanya.
Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyampaikan niat berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di rumah dinas Presiden Prabowo, pada Selasa pagi.
Namun, setelah pertemuan tersebut, Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui jalur hukum.
"Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Gibran membawa persoalan ijazah ke PTUN tidak lagi memiliki manfaat hukum.
Yusril beralasan putusan MA dan MK terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum tetap.
Ia juga menilai Gibran bukan pihak dalam perkara di MA sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).