- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
- Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan rencana Gibran membawa kasus surat keterangan ijazah ke PTUN dan MA karena putusannya sudah inkrah.
- Presiden Prabowo menyarankan Gibran menggunakan hak hukumnya di PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali dengan membawa berkas pendidikan lengkap.
"Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA. Namun kami meluruskan tidak benar jika Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," terang Prasetyo.
Di dalam diskusi tertutup tersebut, Gibran mengklaim bahwa Presiden Prabowo menyarankan agar Gibran tetap berjuang menggunakan hak hukumnya melalui jalur PTUN dan mengajukan PK ke MA dengan membawa seluruh berkas otentik pendidikannya dari jenjang SD hingga S1.
Menanggapi hubungan keduanya, Gibran menegaskan keputusannya didasarkan pada arahan seniornya. "Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran di Kantor Wapres RI, Jakarta.
Sementara itu, mengenai bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, Istana menyatakan penghormatan penuh terhadap kewenangan fungsi pengawasan parlemen. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memandang dinamika di Senayan sebagai bagian dari proses demokrasi konstitusional yang harus dihormati.
DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai analisis hukum tata negara, dinamika peradilan, dan perkembangan politik nasional. Seluruh pandangan akademis dan kutipan resmi disadur secara presisi dari pernyataan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) serta konferensi pers Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.