BPJS Sudah Tidak Aktif, Apakah Bisa Dapat BSU 2026?

Suara.com - Status BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Lantas, BPJS sudah tidak aktif, apakah bisa dapat BSU 2026?

Berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), calon penerima BSU 2026 harus berstatus sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

Artinya, status kepesertaan tersebut menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi pekerja atau buruh.

Pemerintah kembali menghadirkan BSU 2026 untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

BPJS Sudah Tidak Aktif, Apakah Bisa Dapat BSU?

Pekerja yang BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak aktif perlu memperhatikan ketentuan kepesertaan dalam program BSU 2026.

Pasalnya, salah satu syarat penerima bantuan ini adalah tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

Dengan demikian, pekerja yang tidak memenuhi ketentuan status kepesertaan tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan BSU 2026.

Data calon penerima BSU sendiri berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Informasi mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara penyaluran bantuan diatur lebih lanjut dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang terakhir diubah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Syarat Penerima BSU 2026

Selain status aktif BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026. Berikut ketentuannya berdasarkan informasi resmi Kemnaker.

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar UMP/UMK.
4. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Persyaratan tersebut perlu diperhatikan sebelum mengharapkan pencairan bantuan. Apabila kemudian ditemukan penerima BSU tidak memenuhi ketentuan, dana yang sudah diterima wajib dikembalikan ke Kas Negara.

Cara Cek Penerima BSU 2026 Secara Resmi

Pengecekan penerima BSU 2026 dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, mekanisme pengecekan status penerima untuk program tahun ini akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.

Pekerja dapat memantau informasi melalui langkah berikut.