- Universitas Gadjah Mada sedang mendata mahasiswa yang diduga ditangkap aparat dalam kericuhan Yogyakarta pada 10 November 2026.
- Rektor UGM Ova Emilia menegaskan penolakan terhadap kekerasan aparat serta menuntut tindakan pengamanan sesuai hukum.
- Polda DIY mengamankan 154 orang, sementara UGM siap memberikan pendampingan hukum bagi mahasiswanya yang terdampak.
Suara.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menelusuri dugaan penangkapan sejumlah mahasiswanya dalam kericuhan aksi di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Selain mendata mahasiswa yang diduga terdampak, kampus turut menyoroti tindakan pengamanan aparat dan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan demonstrasi.
Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan pihak universitas tengah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap mahasiswa yang diduga diamankan aparat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan sekaligus kondisi mereka.
"Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak," kata Ova dalam pernyataan resminya, Rabu (11/11/2026).
UGM juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi mahasiswa. Apabila ditemukan mahasiswa UGM yang benar-benar ditangkap atau diamankan, universitas menyatakan siap mengupayakan pendampingan hukum.
"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," tegasnya.
Di sisi lain, UGM menyoroti prosedur pengamanan demonstrasi. Kampus menegaskan tindakan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara, sekalipun aksi berujung kericuhan.
"UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi," ujarnya.
"Setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia," tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dugaan aparat melakukan pengepungan hingga memasuki kawasan kampus UGM saat membubarkan massa yang bergerak dari kawasan DPRD DIY menuju utara.
Sebelumnya, Polda DIY membantah anggotanya masuk ke area kampus. Polisi menyebut penindakan hanya berlangsung hingga bundaran di depan UGM.
UGM menegaskan bahwa penyampaian pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Kampus juga mengingatkan bahwa ruang akademik harus tetap terbuka bagi kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan publik.
"Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik," tuturnya.
Menurut UGM, komitmen terhadap demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan atas kebebasan berpendapat. Perlindungan terhadap mereka yang menggunakan hak tersebut juga harus menjadi tanggung jawab institusi, termasuk ketika berhadapan dengan proses pengamanan aparat.
UGM memastikan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memenuhi hak-hak mereka. Meski demikian, universitas masih menelusuri identitas, jumlah, serta kondisi mahasiswa yang dilaporkan terdampak dalam kericuhan tersebut.
"UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi," pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data terakhir Polda DIY, sebanyak 154 orang diamankan dalam rangkaian penanganan kericuhan tersebut.