-
Mahfud MD menilai rencana pembuktian ijazah Gibran terlambat dan tidak mengubah posisi hukum.
-
Putusan MK dan MA soal Pilpres 2024 bersifat final sehingga bukti baru tidak berlaku surut.
-
Dokumen pendidikan Gibran dinilai baru relevan jika digunakan sebagai persyaratan pada Pemilu 2029.
Suara.com - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keaslian dokumen pendidikannya ijazah SMA dinilai sudah tidak bermakna secara legalitas. Langkah tersebut dinilai Mahfud MD sama sekali tidak memengaruhi kedudukan hukum maupun dinamika politik nasional.
Sengketa pencalonan ini sejatinya berakar dari tensi persaingan pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024 lalu. Mahfud menyampaikan pandangan tersebut saat berbincang dengan Rizal Mustary di saluran YouTube Mahfud MD Official.
Sebuah fakta terkuak saat Menteri Sekretaris Negara mengabarkan bahwa Gibran telah menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan niat mundur sekaligus berkeinginan membuktikan keabsahan ijazah yang diperdebatkan.
Meski niat tersebut tergolong positif, langkah hukum di peradilan tidak akan menggoyahkan putusan yang sudah mengikat. Proses pembuktian di muka sidang dinilai sudah kehilangan momentum utama.
“Ini kasus Pilpres 2024 di mana ijazahnya tidak ada. Kalau ada, kenapa menggunakan suket?” kata Mahfud.
Keberadaan berkas penting tersebut dipertanyakan lantaran tidak ditunjukkan sejak awal proses pendaftaran peserta pemilu. Penundaan penyerahan dokumen menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Secara yuridis formal, keikutsertaan Gibran pada kontestasi lalu telah dinyatakan gugur lewat vonis Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung. Kemunculan dokumen penyerta di kemudian hari tidak otomatis menghapus ketetapan hukum peradilan tertinggi.
“Seumpama terbukti besok di pengadilan punya ijazah, boleh dipakai besok, tidak berlaku untuk kemarin,” ujarnya.
Konsekusensi hukum atas jabatan wakil presiden saat ini dipastikan tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Kehadiran bukti baru tidak bisa menyurutkan vonis yang sudah mengikat sejak awal.
Kelengkapan berkas pendidikan tersebut baru akan mengantongi kekuatan hukum penuh jika dipakai pada pemilu berikutnya. Berkas ijazah itu hanya bisa dimanfaatkan sebagai syarat administratif pada Pemilu 2029 mendatang.