- Denny Indrayana menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mengajukan PK karena bukan pihak tergugat dalam perkara tersebut.
- Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024 melarang badan pemerintahan mengajukan PK atas sengketa tata usaha negara yang berkekuatan tetap.
- Denny meminta Kemdikdasmen segera mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran untuk menghindari pelanggaran undang-undang.
Suara.com - Pakar hukum Denny Indrayana menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya tidak sah merupakan langkah yang sia-sia.
Menurut Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak yang terlibat sebagai tergugat dalam perkara yang diajukan Subhan Palal.
"Kenapa (peninjauan kembali) tidak mungkin? Karena Gibran bukan pihak," kata Denny melalui siaran langsung di kanal YouTube-nya, Rabu (11/11/2026).
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) selaku instansi yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Namun, menurut Denny, peluang Kemdikdasmen untuk mengajukan PK juga tertutup. Hal itu karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2024.
Putusan tersebut menyatakan badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat mengajukan PK dalam sengketa tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, Denny mengingatkan Kemdikdasmen agar segera melaksanakan putusan MA. Menurutnya, kementerian berisiko melanggar Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan apabila tidak mematuhi putusan tersebut.
"Jadi sebaiknya kementerian segera saja melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Cabut surat keterangan (penyetaraan pendidikan) itu," tegas mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut.
"(Jadi) PK itu sudah tertutup bagi Gibran," tutup dia.
Reporter: Alif Bintang